KARAWANG, TAKtik – Jika DPRD Karawang tidak berani menggunakan hak interpelasi, ini sama saja dengan mempertontonkan dagelan yang seolah kritis terhadap eksekutif.
Penilaian itu diungkapkan tokoh pendiri LSM KOMPAK, Sukur Mulyono, menanggapi munculnya reaksi pimpinan dewan yang meminta Bupati Cellica Nurrachadiana mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Acep Jamhuri karena dianggap lamban mengerjakan proyek perbaikan infrastruktur, terutama jalan.
“Ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju atas apa yang dilakukan Pimpinan DPRD seperti disampaikan ketuanya di beberapa media. Tapi tolong lakukan fungsi kontroling itu dengan serius. Jika pihak legislator sudah membaca ada kinerja beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dinilai lelet dalam membelanjakan anggaran publik, segera gunakan hak interpelasi. Biar kami sebagai rakyat percaya DPRD serius alias tidak sekadar seolah kritis,” tantang Mulyono.
Ia berkeyakinan, penggunaan hak interpelasi itu tak akan pernah berani diambil legislator Karawang, apalagi jika yang dibidik Dinas PUPR. Dimana kepala dinasnya yang ia dengar sudah siap diajak buka-bukaan dengan para wakil rakyat di sini, utamanya menyangkut ‘proyek aspirasi’. Bila perlu, Mulyono tegaskan, dirinya bersama pemborong lain yang biasa ikut lelang proyek-proyek Pemkab Karawang siap juga memberikan data atas dugaan permainan ‘aspirasi’ tersebut.
“Ini momentum tepat untuk semua pihak saling terbuka. Terus terang, saya dan rekan-rekan sangat menunggu langkah Pimpinan DPRD kita diarahkan ke penggunaan hak interpelasi. Bukan selesai sebatas melayangkan surat kepada Bupati Cellica Nurrachadiana. Biar semua tuntas. Termasuk pihak eksekutif pun yang terbukti lalai bekerja, jelas harus ada sanksi. Sama halnya apabila ada oknum di dewan yang diduga turut bermain atau memainkan proyek APBD, ya mesti ada sanksi sebanding pula,” tandas Mulyono lagi. (tik)
