KARAWANG, TAKtik – Ditantang publik agar legislator di Karawang berani menggunakan hak interpelasi terkait penilainnya soal kinerja buruk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pihak DPRD malah kembali menyoal indisipliner seorang kepala dinas.
Dasar surat legislatif di sini yang dilayangkan kepada Bupati Cellica Nurrachadiana, dikatakan Ahmad Ardiansyah dari Fraksi BNN (BIntang Nurani NasDem) saat dihubungi awak media ke ponselnya, Rabu sore (19/7/2017), terdorong oleh jarang hadirnya Acep Jamhuri selaku kepala Dinas PUPR dalam setiap agenda rapat yang digelar DPRD.
“Selaku kepala dinas, dia kami nilai kurang kooperatif. Pertama, atas ketidakhadiran dalam setiap pertemuan penting dengan anggota legislatif. Seringkali hanya mendelegasikan sekretaris dinasnya. Dan ini belum berubah hingga kini. Kedua, seringkali tidak akurat data yang disampaikannya tatkala hadir di forum rapat resmi dengan kami di DPRD,” ungkap Ardiansyah.
Dia berpendat, kehadiran sekretaris dinas tanpa dibarengi kepala dinasnya tidak cukup untuk mewakili SKPD dalam memberikan penjelasan penggunaan anggaran sebesar Rp 600 miliar lebih. Diingatkannya pula, pejabat eksekutif yang PNS tidak lantas bersikap politis. Hanya saja, ketua DPC Partai Hanura Karawang ini tidak menyikapi dorongan publik ke arah penggunaan hak interpelasi.
Di tempat terpisah, Ketua LSM Laskar Merah Putih Markas Cabang Karawang, Awandi Siradj, turut mengingatkan legislator di sini agar berani membuktikan keseriusannya dalam memaksimalkan fungsi kontroling. Tidak sebatas ‘berteriak’ di luar hak-hak konstitusionalnya. Karena di sisi lain, Awandi juga sedang menunggu keseriusan ini agar keberadaan ‘proyek aspirasi’ jadi ikut terbuka dan diketahui publik.
“Seperti halnya pendapat kawan-kawan lain, kami dari Laskar Merah Putih berharap kejelasan terkait kabar-kabar minor ‘proyek aspirasi’ yang diduga sarat permainan. Ini kan penting diungkap dewan dan Dinas PUPR. Bagaimana pun jangan sampai rakyat hanya jadi klaim alasan semata. Kami butuh anggaran publik tetap selamat tanpa ada oknum yang ikut menggerogoti. Mudah-mudahan di forum interpelasi, semua kabar minor tersebut dapat terjawab, apalagi katanya kepala Dinas PUPR siap buka-bukaan,” seru Awandi. (tim/tik)
