KARAWANG, TAKtik – Serius atau hanya sekadar gertak sambal yang dilakukan DPRD Karawang mengenai penilaiannya terhadap eksekutif yang disebutnya bekerja lamban, jawabannya kini ada di tangan legislator sendiri.
Hal ini kembali disentil Andri Kurniawan melalui rilisnya yang dikirim ke redaksi TAKtik, Selasa malam (18/7/2017). “Apa yang sekarang bergulir di ranah publik, itu sudah mencerminkan bagaimana respon masyarakat di Karawang. Kita memang cukup terlalu jenuh dengan basa-basi. Saatnya para pihak saling terbuka. Ada apa sebenarnya di balik leletnya realisasi perbaikan infrastruktur di Karawang, khususnya jalan? Walau di beberapa titik pengerjaannya mulai berjalan,” serunya.
Andri pun sepakat, gonjang-ganjing kabar miring mengenai ‘proyek aspirasi’ mesti pula dibuka secara transparan atau apa adanya kepada publik. Melalui penggunaan hak interpelasi itulah, Andri berharap, semua jawaban menjadi jelas. Tidak hanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Acep Jamhuri yang siap berani blak-blakan, Bupati Cellica Nurrachadiana juga diharapkan sama, menjelaskan alasan berdasar persepsinya.
“Saatnya kini legislator Karawang menggunakan haknya itu yang di lindungi Undang Undang. Jangankan hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak angket atau impeachment sekalipun adalah hal yang sangat wajar di alam demokrasi seperti sekarang. Kalau tidak, adakah yang dikhawatirkan? Kesiapan dan kesungguhan Kadis PUPR perlu disikapi secara cepat dan kooperatif oleh DPRD Karawang. Jangan sampai surat permintaan agar bupati mengevaluasi kinerja SKPD terhenti tanpa tindak lanjut ke arah lebih konstitusional,” tandas Andri mengingatkan. (tik)
