KARAWANG, TAKtik – Kegaduhan mengenai PDAM Tirta Tarum Karawang dalam beberapa pekan terakhir, baik persoalan perubahan status perusahaan maupun adanya kabar minor mengenai dugaan aksi kekerasan terhadap security walau kemudian muncul bantahan, bisa jadi hiruk pikuk ini disengaja oleh Bupati Cellica Nurrachadiana selaku owner.
Penilaian tersebut dikemukakan aktivis anti korupsi, Asep Toha, dalam rilisnya yang dikirimkan kepada TAKtik, Sabtu (14/10/2017). “Saya membaca kegaduhan PDAM Tirta Tarum bukan mustahil disengaja atau bahasa lainnya dipelihara bupati. Kalau tidak, kenapa polemik itu dibiarkan? Padahal bupati sebagai owner punya hak prerogatif penuh untuk mengambil keputusan atau kebijakan apapun terhadap kondisi PDAM,” ujarnya.
Bisa jadi, Asep juga mensinyalir, bupati sendiri terkerangkeng komitmen politik yang membuat dirinya pada posisi dilematis. Penempatan posisi Dewan Pengawas dari kalangan pengurus partai politik pendukungnya saat Pilkada 2015 lalu, Asep contohkan, adalah bagian dari indikator lain yang sangat mudah terbaca publik.
“Saran saya, jika benar bupati membuat kebijakan pemerintahannya steril kepentingan pribadi dan kelompoknya, segera jauhkan PDAM Tirta Tarum dari sentuhan politik. Perbaiki sistem dan manajemen perusahaan daerah ini. Berhentikan semua jajaran direksi yang ada sekarang. Selanjutnya, bupati mengangkat pelaksana tugas direksi dari kalangan internal PDAM tersebut yang dianggap kompeten, serta tidak terkontaminasi kegaduhan yang selama ini terjadi,” seru Asep.
Dia prediksi, perbaikan di tubuh PDAM Tirta Tarum bisa selesai maksimal dua tahun sampai direksi terekrut melalui sistem yang telah diperbaiki. “Terpenting, kuncinya tinggal sejauhmana bupati serius dalam mengelola pemerintahan Kabupaten Karawang secara konsisten sebagaimana janji kampanye dulu yang anti KKN alias Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” tandasnya. (tik)
