KARAWANG, TAKtik – Ketua Komisi C DPRD Karawang, Elievia Khrissiana, memastikan bahwa jajaran di komisinya tidak ada yang terlibat maupun melibatkan diri terkait terbitnya IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) pabrik kaca milik PT JLM.
“Masa harus (ikut) ngurus ijin segala? Itu bukan wewenang kita. Kemarin banyak di koran (pemberitaan polemik ini). Saya kan banyak gak tahu. Karena itu dianggap dugaan, saya abaikan. Karena dugaan, harus ada pembuktian. Dan itu bukan tupoksi komisi kita secara ril. Jadi ngapain juga mesti dibahas?” ujar Elievia.
Ia akui, lahirnya IMB tersebut ada yang mengait-kaitkan dengan rencana perubahan tata ruang Kabupaten Karawang. Jika memang benar ini bagian dari imbas itu, Elievia lebih sepakat rencana tersebut (perubahan masif) tidak dilanjutkan. Dan penggunaan lahan di luar peruntukan, ia sepakat, dihentikan.
Menanggapi keinginan Fraksi PKB untuk dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) atas polemik IMB PT JLM, Elievia menilai, hasilnya tidak akan mengerucut ke (pokok) masalah. “Secara normatif, pansus itu sebetulnya untuk membuat perda. Kecuali panja. Tapi kan (itu hanya ada) di DPR RI. Fraksi PDIP belum menentukan sikap seperti apa. Kalau memang berkaitan dengan hukum, ya tinggal diproses saja secara hukum,” katanya.
Elievia kemukakan pula, apa yang diusulkan Fraksi PKB tersebut telah didorong ke Badan Musyawarah (Banmus). Namun fraksi-fraksi lain, sepengetahuan dirinya, hingga kini belum memberikan respon.
Sebelumnya, Wakil Bupati Ahmad ‘Jimmy’ Zamakhsari yang juga Ketua DPC PKB sempat menyatakan, bahwa dirinya mendengar kabar minor jika ada dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Karawang pada perijinan (IMB) PT JLM. Oleh karenanya, ia telah mendorong Fraksi PKB untuk menginisiasi pembentukan pansus agar publik mendapatkan jawaban utuh bagaimana sebenarnya kemunculan polemik tersebut. (tik)
