KARAWANG, TAKtik – Kabupaten Karawang yang dijuluki daerah lumbung padi Jawa Barat, ternyata masih membutuhkan kucuran beras sejahtera (rastra) yang sebelumnya dikenal dengan istilah beras untuk warga miskin (raskin).
Untuk awal tahun 2018 ini, Sub Divre Bulog telah merencanakan bakal memasok rastra tersebut sebesar 12 ribu ton yang kabarnya dari beras impor Thailand maupun Vietnam. Padahal, sebelumnya klaim pemkab setempat menyatakan, hasil panen di Karawang selalu surplus.
Di sisi lain, adanya pasokan rastra bisa jadi salah satu indikator bahwa tingkat kemiskinan di Karawang masih tinggi. “Kemana saja selama ini fokus program pembangunan pemerintah daerah di bawah kendali Bupati Cellica Nurrachadiana-Wakil Bupati Ahmad ‘Jimmy’ Zamakhsari?” heran seorang aktivis anti korupsi, Asep Toha.
Menanggapi konteks beras impor yang sedang disiapkan Pemerintah Pusat melalui Bulog dalam mengantisipasi kelangkaan beras dan melonjaknya harga, Jimny katakan, kebijakan ini menjadi buah simalakama, khususnya bagi petani. “Rencana impor beras di satu sisi akan menolong masyarakat karena harga beras akan turun. Sisi lain, petani bisa menangis akibat harga pembelian gabah bisa lebih murah,” ungkapnya.
Terkait produksi beras di Karawang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendapatkan laporan dari Karawang, bahwa daerah ini pada bulan Januari 2018 ada yang sudah siap panen seluas 10 ribu hektar dari 100 ribu hektar yang sama-sama panen di Jawa Barat.
Tapi betulkah Karawang mampu surplus beras? “Kami pedagang beras selalu kekurangan pasokan antara 200-300 ton per hari. Karena kebutuhan pasar setiap harinya paling sedikit 1.000 ton. Makanya tidak aneh kalau harga beras meroket. Hukum ekonomi terjadi. Di saat permintaan lebih tinggi dibanding pasokan, ya beginilah. Terus kalau Karawang surplus beras, di mana surplusnya?” tanya Sri Nargito dari Paguyuban Pedagang Beras Pasar Johar. (tim/tik)
