KARAWANG, TAKtik – Munculnya reaksi para kades (kepala desa) di Kabupaten Karawang terhadap penyaluran rastra (beras sejahtera) tanpa melibatkan pemerintahan desa setempat, mendapat respon dari Partai Golkar di daerah lumbung padi Jawa Barat.
“Kami sudah perintahkan Fraksi Golkar DPRD Karawang untuk meneruskan sikap dukungan atas reaksi para kades tersebut. Yaitu, pemerintah tidak secara sepihak mengurangi kuota penerima rastra. Karena untuk daerah kami, jumlah warga tidak mampu masih cukup banyak. Sehingga benar apa yang dikhawatirkan para kades, jika KPM (keluarga penerima manfaat) tidak sesuai dengan data ril di lapangan, ini berpotensi munculnya reaksi warga,” kata Ketua DPD Partai Golkar Karawang, H. Sukur Mulyono dalam rilisnya yang diterima TAKtik, Selasa malam (30/1/2018).
Oleh karenanya, Mulyono pertegas, data KPM dari program rastra yang sekarang bergulir perlu direvisi ulang dengan mencocokan kembali data yang dimiliki pemerintahan desa maupun kelurahan. Selain itu, menurutnya pula, pendistribusiannya tidak merubah pola lama yang dulu dikenal dengan istilah raskin (beras untuk rakyat miskin). Yakni, tetap melibatkan kades atau lurah setempat yang lebih memahami kondisi masyarakatnya di lapangan.
“Pada prinsipnya, Golkar Karawang tidak berharap penyaluran rastra tanpa menyentuh semua masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari program rastra ini. Dan hindari pula salah sasaran hanya karena akurasi data yang invalid (tidak sesuai),” wanti-wanti Mulyono.
Sebelumnya, para kades di Karawang menolak rencana pemerintah pusat yang akan menerapkan distribusi rastra dengan cara non tunai langsung kepada penerima. Alasan penolakan, warga yang mendapat KPM tidak sesuai dengan data yang dikantongi pemerintahan desa. Ini dikhawatirkan, bisa memicu gejolak di masyarakat akibat adanya warga miskin yang tidak kebagian hanya karena data penerima tak sinkron itu.
“Kami sebagai kades bisa jadi sasaran protes warga yang tidak kebagian rastra. Sedangkan data di kami itu sama dengan data penerima raskin. Namun saat diumumkan malah jadi berkurang jauh dengan penerima rastra. Ini berbahaya buat kami jika beras tersebut disalurkan langsung ke masyarakat penerima,” sesal Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi. (tim/tik)
