KARAWANG, TAKtik – Sehebat apapun rekomendasi DPRD untuk perbaikan kinerja eksekutif di lingkungan Pemkab Karawang, pada akhirnya belum mampu memperbaiki secara signifikan setiap kelemahan dari program yang ditargetkan pada setiap tahun anggaran.
Penilaian tersebut dikemukakan anggota DPRD Karawang dari PKS, Budiwanto, di sela-sela rapat paripurna istimewa LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Tahun Anggaran 2017, Senin siang (23/4/2018). “Penyakitnya karena rekomendasi kita di DPRD tidak dihiraukan (eksekutif). Ini perlu peran atau good will birokrat tertinggi sebagai pengendalinya. Yaitu, sekda. Coba saja review pandangan fraksi-fraksi beberapa waktu silam,” ujarnya.
Terjadinya pendapatan yang tidak berbanding lurus dengan rencana belanja selama tahun anggaran 2017, Budiwanto menyebut, itu pengaruh dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak matang dalam perencanaan maupun pengelolaan programnya. Ia menyebut misal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Kesehatan. Di kedua OPD ini ada DAK (Dana Alokasi Khusus) sampai tak terserap hanya karena mentahnya kesiapan untuk melaksanakan program tersebut di lapangan.
Dan rata-rata yang menjadi catatan fraksi-fraksi di DPRD dalam menanggapi LKPJ Bupati tersebut terfokus kepada penilaian makro berdasarkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Di mana Kabupaten Karawang masih menempatkan diri di posisi belum baik dibanding daerah tetangga seperti Bekasi maupun Purwakarta. “Sebenarnya daerah kita trend IPM-nya naik dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya memang dari target belum tercapai,” kata Budiwanto.
Dipertegas oleh Suryana dari Fraksi Golkar, untuk infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, kinerja Pemkab Karawang di bawah kepemimpinan Bupati Cellica Nurrachadiana-Wakil Bupati Ahmad ‘Jimmy’ Zamakhsari belum mampu memperlihatkan keberpihakannya kepada masyarakat, terutama di pelosok pedesaan. Apa yang selama ini dilakukannya, Suryana berpendapat, tidak mempertimbangkan skala prioritas.
“Yang paling fatal tatkala muncul angka pendapatan yang tidak berbanding lurus dengan rencana belanja. Ini diketahui di penghujung tahun anggaran 2017. Sampai sekda sendiri selaku ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyatakan beruntung ada sejumlah proyek besar yang pengerjaannya nyeberang tahun anggaran. Kendati pada akhirnya pemkab sendiri masih punya hutang kepada pihak ketiga. Ini jelas sudah lampu kuning, bahkan mendekati lampu merah buat jajaran eksekutif,” sentil Suryana. (tik)
