KARAWANG, TAKtik – Diprioritaskannya rehab pendopo Lapang Karangpawitan yang dinilai masih layak dipergunakan, ternyata menuai protes berlanjut dari Partai Golkar Karawang. Bahkan sudah mengajak PDIP, mereka bersepakat untuk memberikan peringatan keras terhadap pemerintahan Cellica Nurrachadiana-Ahmad ‘Jimmy’ Zamakhsari.
“Kami akan sampaikan surat teguran keras itu langsung ke Bupati Cellica melalui fraksi kami di DPRD, Senin (3/9/2018). Kenapa harus kami lakukan ini? Karena di beberapa kecamatan masih kami temukan gedung-gedung sekolah, terutama SD, yang lebih butuh diprioritaskan. Ini ko malah mendahulukan rehab pendopo lapang Karangpawitan yang masih bagus,” sesal Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Sukur Mulyono, di sela-sela kegiatan deklarasi damai Pilpres 2019 di Kampung Budaya, Minggu sore (2/9/2018).
Diamini Ketua DPC PDIP Karawang, Karda Wiranata, bahwa reaksi rekannya dari Golkar tersebut sangat realistis dan berdasar. Sehingga ia meminta kadernya yang Ketua DPRD Toto Suripto untuk menindaklanjuti surat peringatan yang telah siap dilayangkan kepada eksekutif itu. Bahkan Karda pun bersepakat dengan Mulyono guna mendorong fraksinya menggunakan hak interpelasi apabila reaksinya ini tidak mendapat respon cepat dan positif dari Cellica-Jimmy, terutama bupati yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan penganggaran.
Saat pertemuan di antara mereka itu, Mulyono juga mengajak Dedi Sudrajat dari PKS untuk bersama-sama membuat sikap tegas terhadap pemerintahan Cellica-Jimmy. Namun, Dedi sendiri terlihat kikuk. Ia malah membisiki TAKtik, bahwa parpolnya masih perlu menjaga komitmen koalisi yang disepakati dan dibangun dalam Pilkada Karawang 2015. “Saya pribadi sebenarnya sepakat dengan reaksi kang Mulyono dan pak Karda. Tapi kan saya gak enak sebagai bagian dari parpol koalisi kala itu,” kilahnya.
Sedangkan Toto Suripto turut menegaskan, dirinya siap menjalankan perintah parpolnya apabila mesti mengarahkan lembaganya di DPRD untuk menggunakan hak interpelasi. Kendati dalam sejarah legislatif di daerah ini, salah satu dari hak legislator itu belum pernah terjadi hingga kini. “Catat ya, tidak ada yang mustahil apalagi kami harus alergi menggunakan hak interpelasi. Sebagai pekerja partai, saya juga mesti mentaati perintah bila didorong ke arah penggunaan hak interpelasi,” tegasnya yang turut diamini tokoh pergerakan politik Asep Irawan Syafei dan Ishak Robin. (tik)
