KARAWANG, TAKtik – Paska kehadiran Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA, Jakarta Timur, 1 September 2018 lalu, membuat Menristek Dikti (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), Mohamad Nasir, mulai getol mengingatkan para pengelola Perguruan Tinggi agar kampusnya steril dari kegiatan politik praktis.
Kali ini, saat bertandang ke Univetsitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang untuk memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa baru di kampus ini, Senin pagi (3/9/2018), Nasir mengancam bakal menjatuhkan sanksi tegas apabila seruannya itu tidak digubris pihak pengelola Perguruan Tinggi, baik yang berstatus negeri maupun swasta. “Untuk perguruan tinggi swasta, sanksinya akan dijatuhkan oleh pihak Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta),” ujarnya.
Ditandaskannya, jika ingin berpolitik jangan di area kampus. Karena dipastikannya, kegiatan politik praktis yang dibawa ke sini akan menimbulkan perpecahan di kalangan mahasiswa. “Ini berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Kampus itu tempat menuntut ilmu, bukan tempat berpolitik. Larangan berpolitik praktis di dalam Perguruan Tinggi Negeri sudah sangat jelas. Sebab, para dosen dan petugas administrasinya berstatus PNS yang dilarang terlibat kegiatan politik,” tegasnya.
Adapun bentuk sanksi terhadap Perguruan Tinggi Swasta, Nasir kemukakan, bakal dibahas dalam pertemuan dengan pihak Kopertis, 7 September 2018. Ia juga berharap kepada para mahasiswa agar memposisikan diri sebagai penyeimbang dalam menciptakan kondusifitas dan keamanan Negara. “Mahasiswa harus jadi corong pembangunan. Jangan malah terbawa arus politik praktis,” serunya lagi. (tim/tik)
