KARAWANG, TAKtik – Munculnya kekecewaan dari Golkar hingga berencana menggunakan hak interpelasi bersama PDIP melalui fraksinya di DPRD Karawang, dijawab oleh Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Acep Jamhuri, bahwa soal rehab pendopo Lapang Karangpawitan telah mendapat kesepakatan sebelumnya dari legilslatif sendiri.
“Itu kan anggaran dari dewan. Kalau tidak setuju, harusnya dari awal. Itu juga judulnya (numenklatur di APBD Murni 2018) pembenahan Karangpawitan. Mana saja yang dibenahi, sudah kita sampaikan. Lapangan ini dibangun dengan target selesai dua tahun hingga tahun anggaran 2019. Dari total kebutuhan Rp 14 miliar, sekarang baru dianggarkan Rp 7 miliar,” jelas Acep kepada para awak media di Gedung Singaperbangsa, Selasa pagi (4/9/2018).
Mengenai rehab gedung sekolah yang menjadi tanggungjawab Pemkab Karawang, baik SD maupun SMP Negeri, Acep bilang, telah tersedia Rp 50 miliar. Menurutnya pula, ini di luar program DAK (Dana Alokasi Khusus) yang adanya di Dinas Pendidikan. Sedangkan di bawah kendali dinasnya, sambung Acep, tahapan pelaksanaannya baru tuntas lelang sekitar 70 persen. Hanya saja, ia tidak menyebut secara rinci berapa ruang kelas baru yang bisa diselesaikan dengan alokasi anggaran sebesar itu.
Di tempat lain, anggota DPRD Karawang dari Fraksi Golkar sudah mengawali turun ke daerah kecamatan untuk memastikan seberapa banyak bangunan SD maupun SMP Negeri di daerah ini yang belum dijamah perbaikan oleh pemkab. Hasil sementara, Selasa (4/9/2018), mereka telah melihat langsung fisik bangunan SDN Karyamakmur II di Kecamatan Batujaya yang kondisinya memprihatinkan.
“Dari keterangan pihak sekolah itu, ketiga lokal SD-nya yang dibiarkan belum dijamah perbaikan, roboh sejak tahun 2017. Dinas Pendidikan sendiri belum mengusulkan perbaikan melalui Dinas PUPR. Kami akan meminta klarifikasi lagi ke semua pihak terkait di pemkab. Jangan sampai ada gedung sekolah yang perlu segera ditangani perbaikannya malah dibiarkan. Apalagi kami melihat langsung di SDN Karyamakmur II, anak-anak siswanya harus belajar di area terbuka akibat tidak punya ruang kelas,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Suryana.
Sayangnya, ketika hal ini dikonfirmasi TAKtik ke Kepala Disdik Pora, Dadan Sugardan, kontak dan pesan yang dikirim via WhatsApp-nya, Selasa petang (4/9/2018), hingga berita ini hendak naik tayang belum ada balasan. (tim/tik)
