KARAWANG, TAKtik – Ketua Fraksi Golkar DPRD Karawang, Suryana, meminta Bupati Cellica Nurrachadiana membuktikan keseriusannya dalam mengelola dan membelanjakan APBD 2018. Janji untuk tidak lagi kedodoran dalam menyerap anggaran kepentingan publik seperti pada tahun 2017, menurutnya, mesti direalisasikan.
“Ini kami ingatkan karena anggaran di APBD Murni 2018 saja masih belum semua terbelanjakan. Kini, kita sudah masuk APBD Perubahan di sisa waktu tahun anggaran berjalan tinggal 2,5 bulan lagi. Bahkan fokus pada perubahan ini yang diarahkan ke pembayaran hutang hasil pengerjaan proyek akhir tahun anggaran 2017 dan awal 2018, berikut biaya buat Pilkades serentak di 67 desa, hingga saat ini belum bisa dicairkan,” sentil Suryana dalam rilisnya, Kamis malam (18/10/2018).
Kendala itu, diketahuinya, pegawai fungsional yang diberikan tugas PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) atau istilah lainnya Tim Direksi di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait belum menerima SK Bupati setelah ada usulan pergantian. Salah satunya, Suryana menyebut, di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Jika itu yang menjadi kendala, ia berharap, Cellica segera melakukan langkah konkret. Setidaknya, meminta kepala dinasnya cepat mengajukan SK baru PPHP untuk ditandatangani.
“Hal-hal kecil ini jangan sampai mengganggu percepatan realisasi anggaran yang sudah disepakati dalam paripurna DPRD. Kalau cuma masalah begini saja tidak mampu terselesaikan, bagaimana dengan menuntaskan proyek-proyek besar lainnya? Ingat, waktu kita pada tahun anggaran berjalan 2018 sudah mepet. Jangan pula mengganggu cashflow perusahaan rekanan hanya karena kita lelet buat bayar hutang. Padahal, posting anggarannya telah tersedia di APBD,” wanti-wanti Suryana.
Saat hendak dikonfirmasi terkait hal ini, Cellica pada Kamis malam (18/10/2018) terlihat masih sibuk mengadakan kegiatan Malam Penggalangan Dana untuk Palu di Plaza Pemkab Karawang bersama sejumlah pengusaha yang turut didampingi para aparaturnya. Sayang, saat itu pula Kepala Dinas PUPR, Acep Jamhuri, tidak turut hadir. Namun Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia), Asep Aang Rahmatullah, sebelumnya menyatakan, sempat mendengar adanya usulan pergantian PPHP di OPD ini. Hanya ia sendiri belum menerima tembusannya. (tik)
