KARAWANG, TAKtik – Pensiunan PNS yang mantan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Bina Marga, Komarudin, berpendapat, rehab trotoar/drainase di Jalan Ahmad Yani, perbaikan taman, pengecatan median jalan, hingga biaya pemeliharaan yang mencapai total sekitar Rp 21 miliar terlalu mahal.
“Kalau mempertimbangkan angka kurs rupiah terhadap US dollar yang membuat harga material kini mengalami penyesuaian dibanding di era saya saat berada di Dinas Bina Marga (sekarang Dinas PUPR), hitungan saya proyek itu paling mahal tidak lebih dari Rp 10 milyar. Terkecuali jika proyek itu untuk semua titik di wilayah perkotaan Karawang,” kata Komarudin usai menemui mantan bupati Dadang S. Muchtar di Balong Center, Sabtu sore (17/11/2018).
Ia juga merasa tidak paham jika bangunan megah RDB (Rumah Dinas Bupati) yang masih kokoh harus dipugar ulang dengan anggaran awal yang didengarnya Rp 4 miliar. Kalaupun RDB tersebut mau dialihfungsikan menjadi Galeri Karawang, menurutnya, lebih efisien dimanfaatkan apa yang sudah ada. Karena setahu dia, kebutuhan mendasar masyarakat di daerah ini belum sepenuhnya dipenuhi Pemkab Karawang.
“Apakah jalan antar desa dan antar kecamatan sudah diperbaiki semua? Apakah bangunan SD dan SMP Negeri yang menjadi kewajiban pemkab telah tersedia sesuai kebutuhan? Belum lagi sektor-sektor lainnya. Ini sempat saya diskusikan dengan pak Dadang Muchtar. Beliau juga geleng-geleng kepala mendengar Karawang saat ini. Di era beliau waktu itu diarahkan ke pemenuhan kebutuhan vital masyarakat, terutama jalan dan sarana pendidikan,” ujar Komarudin.
Di tempat terpisah, anggota Badan Anggaran dari Fraksi Golkar DPRD Karawang, Suryana, menjelaskan, alokasi biaya pembuatan trotoar/drainase yang melewati depan Kantor Bupati itu sekitar Rp 7 miliar. Ditambah pembuatan taman Rp 10 miliar, pengecatan median jalan Rp 2 miliar, serta biaya pemeliharaan Rp 2 miliar. Biaya tersebut pihak TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) mengajukan kembali anggaran pembuatan taman pada RAPBD 2019 sebesar Rp 14 miliar.
“Kami dari Fraksi Golkar tetap menolak semua pengajuan anggaran yang menurut kami terlalu gede. Seharusnya pihak eksekutif lebih mengedepankan kebutuhan prioritas masyarakat. Baik jalan antar desa maupun perbaikan gedung-gedung sekolah. Makanya, finalisasi pembahasan RAPBD 2019 yang seharusnya dijadwalkan Jum’at (16/11/2018), diundur sampai waktu yang belum ditentukan,” ungkap Suryana. (tik)
