KARAWANG, TAKtik – Hingga per 27 Desember 2018, realisasi penyerapan APBD Karawang tahun ini untuk belanja barang dan jasa baru 72,04 persen atau Rp 1,073 triliun dari total alokasi Rp 1,490 triliun.
Sebagaimana sebelumnya, mendekati berakhirnya tahun anggaran berjalan, diakui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hadis Herdiana, bahwa pihaknya melayani pencairan tagihan sejumlah proyek pemkab dari para kontraktor sudah tidak mengenal hari libur.
“Selama libur akhir pekan dan cuti bersama Natal 2018, kami tetap bekerja melayani proses pencairan kas daerah. Pihak Bank bjb sendiri, di mana kas pemkab kita ada di sana, sudah mendapat ijin buka dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mendekati tutup tahun,” ujar Hadis saat ditemui TAKtik di kantor dinasnya, Kamis sore (27/12/2018).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sendiri, Hadis ungkapkan data, realisasi belanja langsungnya di APBD Perubahan 2018 baru 70,59 persen atau Rp 682,219 miliar dari alokasi yang dikelolanya Rp 966,498 miliar. Sedangkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) lebih di atas di angka 85,80 persen atau Rp 126,289 miliar.
Hanya saja, DPRKP cuma diberikan alokasi pengelolaan anggaran belanja langsungnya sebesar Rp 147,190 miliar. Yang tergolong realisasi cukup cepat juga ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KKBP). Di sini di dalamnya terdapat alokasi dana buat partai politik yang memiliki kursi di DPRD Karawang. Serapannya sudah 88,92 persen atau Rp 5,4 miliar dari Rp 6,1 miliar.
Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penyerapan anggarannya di atas 90 persen, di antaranya Satpol PP, BPBD, Dinsos, Disnakertrans, DLHK, Disdukcapil, Dishub, Distan, hingga DPRD, Setwan, dan Setda. Di bawah itu, Disdik Pora maupun Dinkes masih di angka 74,57 persen dan 65,47 persen. Yang telah tembus 100 persen baru RSUD dengan alokasi anggaran yang dikelolanya Rp 4,1 miliar. (tik)
