KARAWANG, TAKtik – saran pihak BPJS Kesehatan agar rumah sakit mitranya menggunakan supply chain financing ke pihak perbankan dalam mengamankan cash flow sambil menunggu pencairan klaim, menurut praktisi kesehatan dr. Asep Hidayat Lukman, tetap sulit dilakukan kalangan rumah sakit itu sendiri.
“Kalau harus pakai supply chain financing, bunganya siapa yang bayar? Betul memang ada jaminan dari BPJS Kesehatan bahwa piutang rumah sakit yang telah melayani pasien BPJS ini bakal dibayar, namun jika pakai uang pinjaman dulu dari bank mitra demi mengamankan cash flow rumah sakit, tetap saja ada bunga yang mesti ditanggung,” ujar Asep yang mantan kepala Dinas Kesehatan dan Dirut RSUD Karawang, Rabu (9/1/2019).
Apalagi bagi rumah sakit milik pemerintah daerah, dia katakan, anggaran yang dikelolanya setiap tahun telah ada di perencanaan. Selama dirinya memimpin RSUD, tidak pernah tersedia alokasi dari perencanaan anggaran itu peruntukan bayar bunga pinjaman ke pihak manapun, terutama ke perbankan atau lembaga keuangan lain. Sedangkan mayoritas pasien rawat inap di RSUD Karawang, diketahuinya, 95 persen adalah pasien kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Solusi agar cash flow rumah sakit tidak terganggu akibat klaim BPJS Kesehatan seringkali butuh waktu cukup lama, semestinya tidak malah dengan supply chain financing. Secara makro, BPJS Kesehatan sendiri harus lebih tegas dan melakukan langkah proaktif terhadap penunggak peserta mandirinya. Sedangkan yang disubsidi oleh pemerintah, pihak pemerintah sendiri mesti lebih berani menunjukan keseriusannya dalam menolong masyarakat miskin. Karena pemerintah punya politik anggaran,” tegas Asep.
Selain itu, polemik mengenai keuangan BPJS Kesehatan yang sempat menyeruak di ranah publik, Asep menilai, menunjukan masih adanya kelemahan kontroling DPR RI, terutama di Komisi IX yang membidangi kesehatan. “Semua pihak terkait dari adanya kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan harus tegas menanggung risiko secara total. Kalau sampai parsial, jangan sampai masyarakat yang menjadi korban bila pelayanan di rumah sakit jadi terganggu,” tandas caleg DPR RI di Pemilu 2019 yang diusung PAN dari dapil Karawang, Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi. (tik)
