KARAWANG, TAKtik – Bergugurannya anggota KPPS yang diduga kelelahan usai menjalankan tugas dalam melaksanakan Pemilu 2019, penyebab krusialnya karena logistik yang telat sampai ke penyelenggara di tingkat bawah.
Penilaian itu disampaikan mantan komisioner KPU Karawang, Adam Bachtiar. Kata dia, adanya penambahan surat suara menjadi lima antara pileg dan pilpres yang dilaksanakan secara bersamaan tidak terlalu berpengaruh terhadap beban tugas KPPS dalam menghitung hasil suara di TPS.
“Surat suara pada Pemilu 2019 memang lima. Namun sekarang di setiap TPS hanya menampung sekitar 300 orang hak pilih. Jika 300 kali 5 surat suara, maka jumlah lembar surat suara yang dihitung per TPS rata-rata 1500 lembar. Sedangkan pada Pemilu sebelumnya, setiap TPS menampung 500 orang pemilih dengan 4 surat suara yang harus dicoblos per orang pemilih. Artinya, 500 kali 4 surat suara, berarti ada 2000 surat suara per TPS yang dihitung. Bandingkan, banyak mana?” urai Adam.
Beban berat bagi penyelenggara di tingkat TPS tersebut, Adam katakan, selain telatnya distribusi logistik Pemilu sampai ke PPK dan PPS yang membuat butuh tenaga fisik, situasi politik yang memanas, terutama di Pilpres, menjadikannya muncul tambahan beban secara psikologis. “Mestinya, logistik itu sampai ke PPK enam hari jelang pencoblosan. Ke PPS H-3, dan ke KPPS H-1,” kritiknya.
Di tempat terpisah, Bupati Cellica Nurrachadiana berjanji akan memberikan santunan kepada kedua keluarga almarhum dari anggota KPPS di Karawang yang gugur tersebut. Seperti disampaikan ke sejumlah awak media, santunan itu dari uang sakunya sendiri karena APBD Karawang tidak mengalokasikan anggaran untuk hal ini.
Dikabarkan, selain dua orang di Karawang, jumlah anggota KPPS yang gugur di Jawa Barat mencapai 30 orang. Selain itu, 4 orang di antaranya jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit. Sedangkan secara nasional, kabarnya pula, KPU RI mencatat terdapat 109 orang anggota KPPS yang meninggal dunia, diduga akibat kelelahan. (tik)
