KARAWANG, TAKtik – Kendati sudah diperbolehkan untuk menggelar rapat paripurna pengesahan fraksi-fraksi di DPRD Karawang dengan pimpinan sementara, namun di kalangan wakil rakyat bersama sekretariat dewan lebih sepakat menunggu pelantikan unsur pimpinan definitif, sekaligus pembentukan alat kelengkap lainnya di lembaga legislatif ini.
“Saran dari Kemendagri pada Rabu kemarin (21/8/2019), keberadaan pimpinan dewan sementara boleh memparipurnakan terbentuknya fraksi-fraksi. Cuma buat kita jadi tanggung karena sebelum ada alat kelengkapan dewan tetap belum bisa memfungsikan legislasi,” kata Sekretaris DPRD Agus Mulyana menjelaskan hasil konsultasinya ke kantor kementerian tersebut, Kamis petang (22/8/2019).
Lambannya Demokrat dan Gerindra dalam merekomendasikan kadernya yang di DPRD Karawang untuk ditempatkan di unsur pimpinan dewan definitif disesalkan oleh sesama wakil rakyat dari PDIP, Natala Sumedha. Menurutnya, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap keterlambatan lahirnya Perda tentang APBD Perubahan 2019 yang seharusnya sudah mulai dibahas Badan Anggaran DPRD.
“Kami bersama teman-teman dewan sudah saling mengingatkan agar parpol pemilik kursi terbanyak di DPRD secepatnya merekomendasikan kadernya di sini buat duduk di kursi pimpinan legislatif. Termasuk yang akan ditempatkan di alat kelengkapan dewan lainnya. Bahkan kami sempat ngobrol dengan Bupati Cellica Nurrachadiana yang nota bene ketua DPC Demokrat untuk segera menyelesaikan ini. Kalau dibiarkan begini terus, kapan kami di legislatif bisa bekerja?” sesal Natala.
Sama halnya anggota DPRD Karawang dari NasDem, Indriyani. Ia bahkan merasa malu ketika dirinya kembali dilantik menjadi wakil rakyat pada 5 Agustus lalu, hingga kini belum bisa memfungsikan perannya sebagai legislator di tengah belum terbentuknya alat kelengkapan dewan. “Kalau memang mereka tidak bisa, NasDem sangat siap,” ujarnya memberikan otokritik sambil berkelakar. (tik)
