KARAWANG, TAKtik – Aksi penolakan RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila) yang akan digelar Aliansi Masyarakat Anti Komunis Karawang, 3 Juli 2020, dijamin steril dari gerakan yang ditunggangi kepentingan politik praktis.
Itu ditegaskan oleh salah seorang inisiator aksi Cepyan Lukmanul Hakim. Menurutnya, reaksi ummat Islam Karawang dan beberapa kalangan ormas di daerah ini murni untuk menunjukan kepada para wakil rakyat di DPR RI bahwa RUU HIP ditolak di berbagai daerah di Indonesia, tanpa terkecuali di Karawang.
“Aspirasi ini kami titipkan melalui DPRD Karawang agar disampaikan ke DPR RI. Makanya dalam unjuk rasa besok (Jumat, 3/7/2020) tidak ada dialog dengan legislatif di sini. Kami cukup berorasi dan menyampaikan sikap penolakan RUU HIP secara tertulis kepada yang mewakili DPRD,” jelas Cepyan saat konferensi pers di Islamic Center Karawang, Kamis (2/7/2020).
Dinyatakan Koordinator Aksi Nana Suryana, aksi unjuk rasa yang disemangati anti ideologi komunisme ini tetap lebih mengedepankan suasana damai dan beradab. Karena selama aksi berjalan dilarang meneriakan kata-kata kotor, sumpah serapah, hinaan, cacian kepada perorangan atau organisasi manapun.
Selain itu, Nana dan Cepyan memastikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian bila di tengah kerumunan kedapatan ada penyusup atau oknum yang memprovokasi massa di luar tujuan aksi, pihaknya tak segan-segan akan mengambil langkah tegas dengan mengamankan provokator tersebut dan diserahkan penanganan hukumnya ke polisi.
Untuk memastikan bahwa aksi unjuk rasa lebih mengedepankan kondusifitas, kalangan inisiator mengajak Ketua DPC PDIP Karawang Pipik Taufik Ismail turut hadir pada konferensi pers ini. Pipik sendiri memberikan apresiasi positif terhadap langkah-langkah persuasif yang dilakukan para inisiator aksi tersebut.
Dipahaminya, unjuk rasa di negara demokrasi adalah sah dan dilindungi Undang-undang. Hanya saja, Pipik meminta agar peristiwa bakar bendera berlogo parpolnya saat ada aksi di Jakarta tidak terjadi di Karawang. Direspon oleh Imanudin Kamil dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), aksi unjuk rasa penolakan RUU HIP lebih mengedepankan akhlakul karimah.
“Kami turun (unjuk rasa) sesuai Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia, termasuk reaksi dari berbagai ormas Islam,” ujar Imanudin. (tik)
