KARAWANG, TAKtik – Kabar mengenai belum terealisasinya pelaksanaan pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD atau yang sebelumnya dikenal dengan dana aspirasi, kata Asep Syarifudin dari Banggar DPRD, dimungkinkan hanya berhubungan dengan teknis di masing-masing bidang pada OPD terkait.
“Kalau karena muncul persoalan yang diduga menyangkut hukum seperti yang sedang ditangani pihak yudikatif, saya rasa tidak. Ini mungkin berhubungan dengan teknis saja di masing-masing bidang (OPD),” ujar Asep atau biasa akrab dipanggil Asep IB, Selasa (9/8/2022).
Kendati ia juga menyatakan, kurang begitu tahu jika proyek-proyek pokir yang diusulkan DPRD melalui hasil reses belum ada pelaksanaan di lapangan hingga kini. “Pada dasarnya, di saat perencanaan sudah masuk RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahunan di tahun anggaran berjalan, itu sudah domain pihak eksekutif. Kami DPRD hanya mendorong,” jelasnya.
Menanggapi belanja barang dan jasa pada semester pertama Tahun Anggaran 2022 baru terserap 8,53 persen atau Rp 65,2 milyar dari yang disiapkan Rp 1,4 trilyun, termasuk belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang masing-masing realisasinya 1,79 persen dan 9,24 persen atau Rp 3,7 milyar dan Rp 42,8 milyar dari alokasi sebesar Rp 208,1 milyar, Asep IB menilai, belum rasional.
“Dari total belanja daerah kita itu saja yang hanya tercapai 30,40 persen atau Rp 1,4 trilyun dari target Rp 4,8 trilyun, berarti ada yang belum efektif penyerapannya di semester pertama tersebut. Bisa jadi kendalanya ada pada pendapatan kita yang belum masuk secara maksimal. Tapi kemarin pihak eksekutif menyatakan optimismenya bakal bisa menggenjot realisasi anggaran,” kata Asep IB lagi.
Pihaknya berharap, memasuki semester kedua atau setidaknya mulai bulan Agustus ini ada lagi beberapa kegiatan di lapangan. Diingatkannya, rakyat sedang menunggu realisasi pembangunan sebagaimana yang telah dicanangkan dan disepakati antara DPRD dengan Pemkab Karawang pada APBD 2022. (vins/tik)