KARAWANG, TAKtik – Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syarifudin, meyakini bahwa kemampuan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di sini masih terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan gaji para pegawai berstatus P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
“PAD kita kan sekarang Rp 1,5 trilyun. Sedangkan kebutuhan bayar gaji P3K sekitar Rp 267 miliar. Kalau ditambah dengan hasil rekrutmen tahun 2023 ya antara Rp 320 atau Rp 323 milyaran. Makanya kami dorong Pemkab Karawang agar usulan quota rekrutmen P3K tahun ini ditambah sebagaimana aspirasi yang disampaikan Forum Guru Prioritas 3 pada Sekolah Negeri,” kata Asep atau nama panggilan akrabnya Asep IB.
Khusus tenaga kependidikan, diketahuinya, ada 1.030 orang yang sudah melalui observasi dari total guru honorer di wilayah Kabupaten Karawang sebanyak 7 ribuan orang. Sedangkan pemkab melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) mengusulkan penambahan quota P3K guru di tahun 2023 hanya 556 orang. Malah, Asep IB mengutif data, 56 orang di antaranya yang telah lulus passing grade tahun 2022 tapi gagal penempatan.
“Kasihan nasib mereka yang sudah belasan tahun mengabdi jika tidak kita perjuangkan peningkatan statusnya. Karena ini terkait dengan penghasilan atau gaji. Memang sih bila dihitung berdasarkan keseluruhan tenaga honorer, selain guru ada pula tenaga kesehatan dan tenaga non teknis lainnya. Usulan BKPSDM kepada KemenPAN RB total 1.491 orang,” urai Asep IB lagi.
Hasil hearing (rapat dengar pendapat) di komisinya, Rabu lalu (24/5/2023), sambung Asep IB, akhirnya BKPSDM menambah usulan quota P3K 1.089 orang, sudah termasuk 56 orang guru yang tertunda pengangkatannya itu. “Sudah kami urun rembuk dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), selain BKPSDM dan Dinas Pendidikan, insya Allah saya optimis kas daerah kita masih cukup buat bayar gaji mereka (P3K),” tandasnya. (tik)
