KARAWANG, TAKtik – Kalangan legislator Karawang mengaku belum diberitahu oleh eksekutif bila pokir (pokok-pokok pikiran) hasil aspirasi para konstituennya diakomodir. Karena hingga saat ini (29/5/2023), titik-titik pengerjaan dari pokir tersebut, menurutnya, tidak ada kejelasan.
“Saya sudah coba meminta konfirmasi ke pihak dinas terkait melalui Sekwan (Sekretaris Dewan). Nyatanya, belum ada hasil seperti apa jawabannya. Tapi kalau begini terus, mungkin harus kami langsung yang nanyain. Masalahnya, bentar lagi mau masuk bulan Juni. Kapan realisasinya nih pembangunan?” tanya Ketua DPRD Budianto, Senin (29/5/2023).
Penjelasan berbeda dikemukakan Kabid Jalan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Karawang, Chris. Kata dia, pihaknya sudah bergerak merealisasikan apa yang menjadi amanat APBD Murni 2023. Kalaupun ada numenklatur di titik-titik lain belum digarap pelaksanaannya, tandas Chris, itu karena masih perlu mencocokan data antara kode nomor rekening pekerjaan dengan alamat yang belum sinkron.
“Semua data pekerjaan, itu kami terima dari Bappeda. Seandainya anggota dewan masih nanyain bagaimana realisasi amanat Perda APBD 2023, ya silahkan cek, baik cek data maupun realisasinya di lapangan. Soal hal-hal lain di luar itu, kami tidak tahu. Kami hanya melaksanakan sesuai numenklatur atau kode rekening pekerjaan berdasarkan data yang masuk dinas kami,” jelas Chris lagi.
Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dindin Rachmadhy, saat hendak dimintai penjelasannya oleh TAKtik melalui kontak ponselnya, sampai berita ini jelang tayang belum direspon. (tik)
