KARAWANG, TAKtik – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang menyetop dulu pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) untuk RAPBD 2024. Alasannya, karena penyerapan anggaran tahun 2023 hingga kini masih di bawah 50 persen.
“Bagaimana kita mau bicara kebutuhan penganggaran tahun 2024 kalau realisasi penyerapan tahun ini saja masih minim? Makanya kami dari Banggar minta kejelasan dulu dari para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), apa alasan mereka?” kata anggota Banggar DPRD Karawang, Natala Sumedha, Rabu malam (2/8/2023).
Yang sulit dipahaminya, setiap kali pembahasan anggaran, masing-masing dinas (OPD) mengusulkan kebutuhan anggaran yang gila-gilaan. Namun setelah usulannya dipenuhi, sesal Natala, mereka lelet membelanjakan anggarannya tersebut.
“Ironisnya, setiap mau masuk ke anggaran perubahan maupun di akhir tahun anggaran berjalan untuk masuk ke anggaran murni tahun berikutnya, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) selalu muncul, bahkan besar angkanya. Selama tiga tahun terakhir rata-rata di atas Rp 600 milyar,” sentil Natala.
Menurutnya, kalau SiLPA ada dari hasil efisiensi setelah semua proyek atau programnya terealisasi, itu baru hebat. Artinya, rekan-rekan di OPD punya kemampuan menghemat anggaran. Tapi apabila membukukan SiLPA akibat dari anggaran yang tidak terserap, tegasnya, sangat tidak rasional lagi disebut SiLPA.
“Padahal, lucunya lagi, setiap membahas KUA-PPAS, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selalu mengatakan bahwa ada defisit. Ini akibat antara besaran anggaran yang diusulkan para OPD belum sebanding dengan keberadaan kas daerah kita. Ketika kami bersama mereka (TAPD) sudah menyeimbangkan ke zero defisit, justru di tahap realisasi di lapangan malah kedodoran,” sesal Natala.
Kesimpulan Banggar, ungkap Natala lagi, kondisi demikian dampak dari pembiaran kursi kepala OPD di Pemkab Karawang kosong hingga “dipaksa” dari sedikit pejabat eselon II rangkap jabatan.
“Pada akhirnya mereka tidak fokus. Rekomendasi kami di Banggar, bupati harus segera mengambil langkah konkret. Jangan terus dibiarkan rangkap jabatan di pimpinan OPD. Dan kinerja para kabid, kabag pun dievaluasi selain para kepala OPD-nya,” seru Natala.
Dia pun mengingatkan, leletnya penyerapan anggaran sudah tiga tahun terakhir. Jika terus seperti ini, Natala pesimis, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kepemimpinan Cellica Nurrachadiana-Aep Syaepuloh bakal tercapai. (tik)
