KARAWANG, TAKtik – Sebenarnya uang yang dimiliki Pemkab Karawang tergolong banyak. Untuk tahun anggaran 2024 saja proyeksi pendapatan APBD ditargetkan Rp 5,1 triliun.
Lalu, kenapa dari sekian triliun kas pemkab nyaris tidak terlihat pembangunan monumental di daerah ini? Malah justru masih banyak keluhan warganya, seperti halnya bangunan sekolah, terutama SD, yang rusak berat bahkan roboh? Belum lagi persoalan di sektor lain.
“Problemnya, kalau saya perhatikan, di pemkab kita berpikirnya bukan bagaimana caranya membuat program kemudian dianggarkan. Yang ada malah bagaimana caranya menghabiskan uang,” kata Ketua DPD PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kabupaten Karawang, Budiwanto, Selasa malam (22/8/2023).
Kalau pun ada yang tidak terserap, menurutnya, kalangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak mau repot, apalagi yang dianggap berisiko. Bisa jadi alokasi anggaran yang sudah disiapkan, sebut Budiwanto, pada pelaksanaannya dibikin seolah-olah ada masalah, baik teknis maupun non teknis.
Mantan anggota DPRD Karawang hingga tiga periode ini berharap, apa yang dituangkan dalam KUA-PPAS 2024 benar-benar berorientasi kepada prioritas RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah). Bukan sekadar membagi habis di setiap OPD.
“APBD kita harus fokus ke program skala prioritas. Maksud saya, di sini ada program yang sangat penting sangat mendesak. Ada program penting tapi tidak sangat mendesak. Ada juga program tidak penting maupun program tidak sangat penting. Ini mesti dipilah,” seru Budiwanto.
Ia menyontohkan tatkala bertemu dengan 20 orang kepala SD. Dari pertemuan itu ia mendengar ada bangunan SD yang sejak tahun 1970-an hingga kini belum tersentuh perbaikan. “Kenapa bisa jadi begini? Ya itu tadi, uang pemkab kita banyak tapi tidak memperhatikan skala prioritas,” tandasnya.
Oleh karenanya, Budiwanto meminta kepada Wakil Bupati Aep Syaepulloh yang segera akan naik menjadi plt bupati menggantikan Cellica, serius mengembalikan paradigma dalam membelanjakan uang pemkab terhadap para kepala OPD dan jajarannya.
“Momentum pengisian jabatan kosong, baik di eselon II maupun di bawahnya, atau bahkan ketika ada rotasi, harus benar-benar mempertimbangkan ‘the right man on the right place’ (menempatkan orang pada tempat atau kedudukan jabatan yang sesuai kemampuannya). Bukan kepada ‘like and dislike’ (suka dan tidak suka),” saran Budiwanto.
Sebagai salah satu parpol pendukung Cellica-Aep di Pilkada Karawang 2020, Budiwanto pertegas, menempatkan aparatur pemerintahan harus berdasarkan kebutuhan dan tidak berlandaskan keinginan yang bersifat subyektif.
Selain itu, menurutnya lagi, ‘bangunkan’ seluruh pimpinan OPD dan jajarannya sampai mereka paham betul bagaimana mengimplementasikan visi-misi secara sadar untuk menyelesaikan PR dalam membangun Karawang.
“Kalau melihat latar belakang Haji Aep sebagai pengusaha, saya yakin beliau bisa dan mampu menjawab tantangan ini. Karena beliau terbiasa bekerja gercep (gerak cepat) tapi penuh perhitungan,” pungkas Budiwanto dalam bincang khusus dengan TAKtik. (tik)
