KARAWANG, TAKtik – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang, Ata Subagja Dinata, pesimis jika BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bisa diandalkan untuk mengimbangi maraknya ‘bank emok’ di daerah ini.
“Seharusnya Pemkab Karawang memanfaatkan program bank bjb dengan produknya Kredit Mesra. Program ini berupa pemberian pinjaman modal usaha bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tanpa bunga,” ujar Ata, Rabu (20/9/2023).
Disayangkan oleh Ata, program ini belum banyak diketahui masyarakat akibat minimnya sosialisasi. Padahal, lanjut dia, besaran pinjaman di Kredit Mesra bank bjb dari mulai Rp 1 juta sampai batas maksimal Rp 5 juta per orang. Peminjam harus berkelompok sebagaimana halnya di bank emok.
“Nilai lebih pinjam di Kredit Mesra tanpa bunga. Artinya, tidak ada riba di sini. Jelas tidak memberatkan masyarakat sebagai peminjam. Pola pembayarannya dicicil dan setor satu minggu satu kali,” jelas Ata.
Karena peminjam harus berkelompok, misalnya 10 orang dalam satu kelompok, tambah Ata, ketika ada satu orang tidak mampu setor, tangungjawabnya adalah tanggung renteng.
“Makanya kalau pemkab kita serius untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan bunga bank emok, harus ada orang yang disupport oleh APBD. Tugasnya, ya membantu di lapangan bagaimana program bank bjb bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai pilihan terbaik, terhindar dari riba,” seru Ata.
Diketahuinya, dari 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang, program Kredit Mesra baru berjalan di 20 kecamatan. Itu pun, kata Ata lagi, dalam satu kecamatan hanya baru di satu desa. Salah satunya yang sedang digarap di Dusun Cengkeh I Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang.
“Di dusun ini ada kerjasama dengan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid). Kelompok peminjam setornya via DKM menggunakan aplikasi Laku Pandai. Ini program bagus banget kalau pemkab ikut turun tangan membangun kemitraan dengan bank bjb. Apalagi kas daerah kita ada di bank ini,” beber Ata.
Sebelumnya, Banggar DPRD Karawang memberikan rekomendasi kepada bupati agar penyertaan modal yang setiap tahun anggaran diberikan kepada sejumlah BUMD harus menjadi solusi dari maraknya bank emok yang mengatasnamakan koperasi.
“BUMD kita gak bakal sanggup ‘melawan’ bank emok. Karena dari ketersediaan sistem yang dibangun belum bisa selengkap yang ada di bank konvensional. Misalnya ya itu, untuk pembayaran setoran tidak bisa seperti Laku Pandai bank bjb atau seperti BRILink,” tandas Ata. (tik)
