KARAWANG, TAKtik – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang bersama Plt Bupati Aep Syaepuloh sepakat untuk belanja di tahun anggaran 2024 tidak ada pembelian mobil dinas.
Anggota Banggar Natala Sumedha menyatakan itu kepada TAKtik, Rabu sore (29/11/2023) atau satu hari jelang rapat paripurna DPRD tentang pengesahan RAPBD 2024. “Karena di akhir pembahasan anggaran masih muncul defisit Rp 50 miliar. Walaupun kini defisit itu sudah clear,” ujarnya.
Sumber untuk menutup defisit tersebut, Natala katakan, selain target pendapatan dinaikan, juga usulan belanja dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dipangkas, terutama OPD yang kemampuan penyerapan anggarannya tergolong minim.
Selain itu, sambung Natala, selama tahun 2024 sudah tidak ada lagi biaya operasional wakil bupati paska Aep naik menggantikan Cellica Nurrachadiana. “Fokus anggaran pada tahun 2024 kita lebih mendukung OPD yang ke arah capaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” ujarnya.
Beban lain dari Pemkab Karawang, kata Natala lagi, adalah belanja untuk bayar gaji P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang awalnya dialokasikan dari dana bantuan pusat. Saat ini, seperti sempat disampaikan Cellica saat masih menjabat bupati, pemerintah telah mengubah skema penggunaan DAU (Dana Alokasi Umum) sebagaimana tahun sebelumnya.
Yaitu, tIdak semua DAU bersifat blok grand (bebas penggunaannya). Kini, ada DAU yang sudah ada peruntukannya dan itu tidak bisa dialihkan untuk belanja lain seperti gaji P3K, sektor pendidikan, kesehatan dan sektor pekerjaan umum. Kebijakan baru ini, kala itu diingatkan Cellica, akan berimplikasi signifikan terhadap APBD.
Bahkan, Natala juga menyebut, ada kewajiban lain yang menjadi keharusan APBD Karawang tahun anggaran 2024 untuk menyiapkan kebutuhan pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada 2024. Menurut perkiraan Banggar, kutifnya, kemungkinan yang ikut maju nyalon bupati-wakil bupati ada sekitar empat atau bahkan lima pasangan. (tik)
