KARAWANG, TAKtik – Bukan hanya abdi Negara atau aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilu 2024 yang sedang diuji netralitasnya, media mainstream pun saat ini sedang dihadapkan pada ujian yang sama.
Hal itu dikatakan Direktur Politic Social and Local Goverment Studies (Poslogis) Asep Toha dalam rilisnya yang diterima TAKtik, Kamis sore (30/11/2023). “Peran media mainstream termasuk sangat vital di tengah pergulatan politik yang menghangat di masa kampanye Pemilu 2024,” ujarnya
Asep Toha atau biasa akrab disapa Asto berharap, media mainstream tetap harus menjadi bagian dari napas demokrasi dengan tetap memposisikan diri di tengah, turut mengawasi jalannya perhelatan pemilu dari berbagai kemungkinan kecurangan.
“Semangatnya adalah menciptakan Pemilu Damai yang jujur, adil dan demokratis. Apalagi di era sekarang, masyarakat juga jadi wartawan. 70 persen penghuni di negeri ini memiliki gadget. Insting mereka dalam mengungkap hal-hal ‘tersembunyi’ sangat tampak. Walau pun juga mesti diwaspadai peredaran berita-berita hoax,” wanti-wanti Asto.
Oleh karenanya, lanjut Asto, harus diimbangi oleh suguhan berita dari media-media mainstream yang faktual, obyektif alias tanpa keberpihakan. Diingatkannya pula, masyarakat sekarang sudah cerdas dan paham tentang mana media partisan dan mana media yang independen.
Terkait dengan dibolehkannya kampanye di area fasilitas pemerintah maupun di area pendidikan, Asto juga berharap, kepala daerah, penguasa kampus hingga kepada para kepala desa yang dimungkinkan areanya dipilih oleh kontestan Pemilu 2024 untuk berkampanye (dialogis), harus memberikan ruang yang sama.
“Jangan sampai ada perlakuan yang tidak adil, terutama kaitan perijinan penggunaan tempat. Kalau ada satu saja kubu yang ijinnya dibikin ribet, di situ sudah kelihatan ada keberpihakan. Saya paham betul masyarakat sekarang sangat jeli. Yang coba-coba berbuat curang pasti viral,” tandas Asto. (tik)
