KARAWANG, TAKtik – Minimnya formasi guru honorer yang diangkat menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang diberikan pemerintah pusat ke Karawang, ratusan guru di daerah ini turun menggelar aksi protes ke pemkab, Selasa, 14 Mei 2024.
Mereka berharap bertemu Bupati Aep Syaepuloh untuk menyampaikan uneg-unegnya tersebut. Karena dari jumlah guru honorer di Karawang mencapai 2.300-an orang, formasi untuk guru yang diangkat statusnya menjadi P3K hanya 281 orang dari 618 orang.
“Tuntutan kita yang paling utama adalah ingin ada penambahan kuota guru P3K tahun 2024. Yang diberikan oleh pemerintah masih jauh. Total guru honorer kan sekitar 2.300-an, yang guru P1 (prioritas) aja ada 1.044 orang. Punya nilai gede tapi gak punya formasi,” ungkap Ketua PGRI Karawang Uyat saat mengawal aksi para guru honorer tersebut.
Setelah cukup alot karena bupati yang diharapkannya bisa hadir sedang berdinas di luar. Di hadapan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Arief Bijaksana Maryugo, Plt Kepala BKPSDM Asep Aang Rahmatullah, serta Plt Kepala Disdik Pora Cecep Mulyawan, akhirnya ada lima poin yang disepakati.
Pertama, kuota P3K untuk guru honorer yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada Karawang tahun 2024 akhirnya disetujui. Kedua, Pimpinan OPD yang mewakili bupati fokus pada penyusunan perencanaan usulan formasi untuk tahun 2025.
Ketiga, proses perencanaan usulan formasi guru dan tenaga administrasi sekolah (TAS) tahun 2025 akan dikawal oleh Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (PGPPNS) dengan berkoordinasi kepada BKPSDM maupun Disdik Pora Karawang.
Keempat, Pemkab Karawang melalui BKPSDM akan membantu pengusulan afirmasi prioritas status (P1) dan afirmasi masa kerja dengan masa kerja minimal 5 tahun kepada KemenPAN RB. Kelima, berita acara dari kesepakatan ini sebagai bahan penyempurnaan audiensi PGPPNS dengan Pemkab Karawang. (tik)
