KARAWANG, TAKtik – Polemik soal penyaluran hewan qurban dari Pemkab Karawang ternyata masih terus bergulir. Kini, polemik ini mulai mengarah ke area politis.
Jaa Maliki, salah seorang dari Presidium Pergerakan Bintang 9 yang mengklaim sebagai pengawal Aep Syaepuloh untuk Bupati Karawang 2024-2029, menuding PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) membuat gerakan anti bupati atau anti Aep Syaepuloh.
“Ada beberapa pengurus yang menyatakan dukungan-dukungan politik walau keputusan orang per orang, bukan keputusan kelembahagaan NU. Efek dari ini akan membuat relasi PCNU dengan pemerindah daerah makin rusak, makin gaduh. NU dengan pemda akan berhadap-hadapan,” sebut Jaa, Selasa sore (18/6/2024).
Dikemukakannya pula, efek itu bukan sekadar di PCNU tapi bisa meluas ke kalangan MWC (Pengurus NU tingkat kecamatan). “Watak NU itu (sebenarnya) selalu bersinergi dengan pemerintah. Bersinergi bukan berarti menghilangkan daya kritis. Reaksi karena tidak kebagian jatah sapi qurban bukan sikap kritis, tapi reaksi yang emosional,” ujarnya lagi.
Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Karawang Muslim Hafidz dengan tegas menyatakan, apabila persoalan ini ditarik-tarik ke ranah politis atau dalam perspektif calon (di Pilkada 2024), layak untuk tidak direspon.
“Sebenarnya kami mempertanyakan pemerintah daerah, bukan ke calon. Kenapa kami diundang terus kemudian diabaikan. Jangan melebar ke hal-hal politis. PCNU gak ada anti-antian. Gimana logikanya? Dari awal Deden Permana jadi ketua tanfidziyah PCNU tidak ada dukung mendukung. PCNU bukan partai politik,” bantah Muslim.
Mengenai reaksi terkait sapi qurban yang tahun ini tidak diberikan Pemkab Karawang ke PCNU, jelas Muslim, Bagian Kesra Setda sebaiknya cukup tinggal merespon alasannya mengundang PCNU dalam acara simbolis pendistribusiannya. Karena Muhammadiyah juga, diketahuinya, turut diundang.
“Kalau PCNU minta-minta (jatah) sapi qurban, ya Allah, naudzubillah. Kami di NU banyak ko yang berqurban sampai di tingkat MWC. Kami punya LAZISNU. Kami hanya mempertanyakan undangan atas nama lembaga. Itu pun kita pertanyakan ke lembaga, pemda,” tandas Muslim. (tik)
