KARAWANG, TAKtik – Mantan Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar menyesalkan saat Acep Jamhuri pamitan di apel pagi, Senin, 1 Juli 2024, hanya dihadiri 1 orang pejabat eselon II.
Pendi menilai, tidak ada perhatian sedikitpun dari pemerintah daerah. Entah itu secara seremonial ataupun ucapan. Pendi yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Karawang mempertanyakan pula, apakah ini karena suhu politik pilkada? Atau apakah selama 34 tahun seorang Acep Jamhuri mengabdi tidak ada sedikit pun kontribusinya terhadap Karawang?
“Bagaimana pun jabatan terakhir pak Acep itu sekda. Sudah selayaknya ketika beliau pamit mundur dari tempatnya selama ini berdinas mereka hadir, minimal memberikan ucapan selamat. Didik masyarakat tentang etika ketimuran,” sentil Pendi melalui rilisnya yang diterima TAKtik, Senin malam (1/7/2024).
Diingatkannya pula, politik tidak lantas harus melupakan etika. Apalagi ada aturan yang mengikat ASN untuk tidak ikut-ikutan berpolitik praktis. Menurutnya, jangan hanya karena Acep Jamhuri atau biasa akrab disapa Ajam berniat nyalon di Pilkada 2024 dan sangat dipastikannya jadi kompetitor petahana, pejabat ASN di Karawang memilih cari ‘aman’.
“Politik biarkan urusan kami di partai dan masyarakat sipil lainnya. ASN jangan ikut arus di dalamnya. Tanpa perlu rikuh atau takut tatkala ada mantan atasan atau rekan kerja purna tugas dibiarkan melenggang begitu saja. Kalau pun dalam waktu bersamaan ada alasan acara lain yang bersifat dinas, kan waktu mah bisa diatur,” sesal Pendi.
Ia khawatir, kondisi ini jadi preseden buruk bagi pejabat lainnya tatkala masuk purna tugas. Harapannya, jangan sampai diperlakukan hal sama. “Mendengar apa yang terjadi di Senin pagi itu, terus terang saya miris. Kami yang selama berinteraksi dengan pak Acep selaku ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akui ko bahwa kontribusi beliau terhadap Karawang patut diapresiasi,” tandasnya.
Apalagi, sambung Pendi, nama Acep Jamhuri tercatat dalam sejarah Karawang sempat menjadi Plh Bupati kendati tidak lama. “Saya berharap ke depan, siapapun bupatinya nanti, jangan pernah memandang sebelah mata purnanya seorang pejabat ASN. Bagaimana pemda memandang masyarakat kecil kalau begini?” sesalnya lagi.
Upaya TAKtik untuk mendapatkan tanggapan dari BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) setelah menerima rilis, hingga berita ini jelang tayang belum mendapat respon, baik kontak telepon maupun pesan via WhatsApp ke pejabat berwenang di OPD ini. (tik)
