KARAWANG, TAKtik – Dimulai dari pembahasan rencana Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, suara PKS menggeliat. Melalui tenaga ahli fraksinya, Nanda Suhanda, PKS mempertanyakan realisasi anggaran murni hingga Juli ini.
“Gimana realisasi pendapatan per semester sudah ada laporan?
Kan harus jelas dapat dari PAD, Provinsi dan Pusat realisasi kayak apa?,” sentil Nanda sambil menyatakan bahwa rencana Perubahan APBD 2024 yang dimulai dengan pembahasan KUA-PPAS bukan tidak boleh, tapi tetap mesti realistis.
Diingatkannya pula, jangan memaksakan Perubahan KUA-PPAS 2024 harus selesai sebelum pelantikan anggota DPRD Karawang yang baru dari hasil Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 5 Agustus ini. Jika itu terjadi, tanya Nanda, ada apa?
Adakah hal urgent di tengah realisasi belanja masih sekitar 85 persen seperti sempat diungkap anggota Banggar Natala Sumedha? Bagaimana pula dengan realisasi pendapatan yang katanya pula baru di atas Rp 4 triliun dari target Rp 6 triliun?
“Membahas perubahan anggaran mestinya sesuai kebutuhan dan ada hal urgent. Tidak menjadi sesuatu yang wajib dibahas tanpa itu. Apalagi jika dilihat dari progres pendapatan dan belanja di APBD Murni 2024, sudah sesuai target kah?” tandas Nanda mengingatkan.
Lagi pula, sambung Nanda, petunjuk regulasi belum turun terkait perubahan anggaran 2024 dan Penyusunan APBD 2025 bareng Permendagri, minimal dari Menteri Keuangan terbaru.
Sebelumnya, Natala menyatakan bahwa realisasi belanja di triwulan kedua atau hingga Juli 2024 seharusnya sudah mendekati 90 persen. Untuk mengejar target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Natala pesimis bisa tercapai. Apalagi PR dari APBD 2023 masih belum seluruhnya terselesaikan.
Data dari Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Karawang Asep Hazar bahwa realisasi pendapatan per 30 Juli 2024 baru tercapai 55,38 persen. Sedangkan realisasi belanja di angka 39,52. Tidak ada penjelasan apa yang menjadi kendala. (tik)
