KARAWANG, TAKtik – Dari 4 parpol besar di Karawang hanya PKS yang belum menunjuk kadernya untuk duduk di unsur Pimpinan DPRD di daerah ini.
Sedangkan tiga partai lainnya, yakni Gerindra sudah menetapkan sekretaris partainya, H. Endang Sodikin alias HES sebagai ketua
Demokrat baru saja memutus Oma Miharja Rizki yang juga dari sekretaris partainya untuk duduk di wakil ketua. Paling awal NasDem dengan memandatkan ketua DPC-nya, Dian Fahrud Jaman, mengisi wakil ketua.
Hingga kini, belum ada lagi penjelasan dari PKS atas apa yang menjadi penyebab leletnya mengeluarkan keputusan ini. Jika disibukan oleh agenda pilkada, kenapa partai lain bisa lebih cepat?
Dari 3 kader PKS yang terpilih duduk di DPRD Karawang hasil Pemilu 2024, kader seniornya yang dkabarkan duduk di unsur Pimpinan Dewan adalah Mumun Maemunah.
Dan ini pernah dinyatakan Ketua DPD PKS Karawang Budiwanto bahwa dimungkinkan untuk pimpinan fraksi partainya diubah. Karena yang diusulkan ke pimpinan sementara di DPRD, nama Mumun dimasukan sebagai ketua Fraksi PKS.
Itu berarti yang dikehendaki duduk di unsur Pimpinan DPRD Karawang adalah Mumun dari dua nama lain yang diajukan ke DPP, yaitu Tatang Taufik dan Muhammad Imron Choeru.
Pada saat digelarnya masa sidang pertama DPRD Karawang tahun sidang 2024-2029, 16 Agustus 2024, Pimpinan Dewan Sementara di antaranya telah membentuk Tim Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib (tata tertib), Kode Etik dan Tata Beracara BK (Badan Kehormatan).
Tim tersebut bekerja untuk melahirkan dasar hukum terbentuknya AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang legitimasi. Salah satunya, Pimpinan DPRD Karawang yang definitif.
Tanpa itu, dikemukakan oleh Sekretaris DPRD Dwi Susilo, fungsi legislatif belum bisa berjalan. Sedangkan tugas di depan mata yang sudah menanti, pembahasan RAPBD Perubahan 2024.
“Pak Bupati telah memastikan bahwa draft RAPBD Perubahan 2024 itu akan diserahkan ke DPRD di awal September mendatang. Makanya kita berharap, AKD tuntas terbentuk secepatnya,” kata Dwi. (tik)
