KARAWANG, TAKtik – Setelah masuk Gerindra yang otomatis memperoleh tambahan kekuatan dukungan dalam menjalankan pemerintahan di Karawang bagi Bupati Aep Syaepuloh, berbeda dengan Demokrat yang memposisikan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang.
“Kami di Demokrat tetap berada di posisi penyeimbang. Fungsi kontroling terhadap kebijakan-kebijakan bupati kami optimalkan. Kalau bahasa familirnya ya sebagai partai oposisi lah. Artinya, kami tidak menjadi bagian yang ikut ke barisan koalisi mereka,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Karawang Pendi Anwar, Rabu (12/2/2025).
Dipahaminya, kendati dalam sistem pemerintahan di Republik ini tidak mengenal oposisi, apalagi di daerah di mana DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah, tapi setidaknya kekuatan penyeimbang masih sangat diperlukan. Karena di DPRD sendiri, ungkap Pendi, ada fungsi pengawasan selain fungsi legislasi dan anggaran.
“Fungsi pengawasan inilah yang kami maksimalkan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan bupati agar tetap on the track dan aspiratif dengan kebutuhan rakyat. Kalau kemudian sekarang Gerindra berada di kubu yang sama dengan partai koalisi di pilkada kemarin, ya itu juga hak mereka yang sama-sama harus kita hormati,” urai Pendi yang juga ketus Fraksi Demokrat DPRD Karawang
Demokrat yang memiliki 8 kursi di DPRD Karawang, sama dengan Gerindra, dan ada kadernya duduk di Pimpinan DPRD di sini, diyakini Pendi, cukup potensial dalam menentukan sikap politik terhadap kebijakan pemerintahan daerah. Ia pun yakin, di antara legislator dari fraksi koalisi, baik PDIP, PKS maupun yang lainnya tetap bisa kritis kendati dengan caranya masing-masing.
“Sesuai komitmen kita bersama bahwa pemerintahan di Karawang harus makin baik, berorientasi kepada kepentingan rakyat, transparan, demokratis, serta tidak anti kritik. Kita semua sepakat bagaimana mencintai Karawang. Maka itu kami di Demokrat memilih jadi kekuatan penyeimbang bukan sekadar asal kritis,” tandas Pendi. (tik)
