KARAWANG, TAKtik – Penanganan hukum kasus limbah medis yang ditemukan di Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat masih menjadi perhatian publik di Karawang dan ditunggu hasilnya.
“Kasus limbah medis ini sudah hampir satu bulan loh. Apakah proses penyelidikan yang tengah ditangani tim Tipidter Polres telah ditingkatkan ke penyidikan atau belum?” tanya Ketua PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang Asep Agustian melalui kalangan jurnalis di kantornya, Selasa siang (29/4/2025).
Mengamini pernyataan praktisi hukum lain sebelumnya, Asep atau biasa akrab disapa Askun juga khawatir jika kasus kejahatan lingkungan ‘diampuni’ tanpa menerapkan Undang-undang lingkungan hidup atau aturan yang menyertainya, maka Karawang akan menjadi daerah merdeka bagi penjahat lingkungan.
“Di kasus limbah medis atau limbah B3 itu sudah jelas ko ada Undang-Undangnya, ada pasalnya yang mengatur sanksi. Baik sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi. Apa yang ditemukan di Karangligar telah ada ko perbuatannya,” kata Askun.
Ia berharap, Kapolres Karawang yang baru tidak membiarkan pengungkapan hukum atas kasus limbah medis ini berjalan lamban. “Sejak ditemukan pada tanggal 9 April 2025, seharusnya sudah ada perkembangan berarti. Minimal peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Banyak yang nunggu loh,” tandasnya mengingatkan.
Sebelumnya, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Cakra dalam rilisnya yang diterima TAKtik, 26 April 2025, mempertanyakan, apa sebenarnya yang menjadi kendala aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus ini?
“Sampai hari ini, tidak hanya DLHK dan Dinkes yang masih ngambang dalam menerapkan sanksi administrasi, pihak kepolisian dari Polres Karawang juga belum ada keterangan resmi (sampai sejauhmana perkembangan hasil pengungkapan kasus hukumnya),” tulis rilis LBH Cakra yang ditandatangani Dadi Mulyadi. (tik)
