KARAWANG, TAKtik – Selain menghambat akses jalan ke permukiman banjir Karangligar, jalan utama antar desa yang dicor hanya 77 meter dari panjang jalan sekitar 3 kilometer itu jadi salah satu potret kebijakan Pemkab Karawang yang diduga sekadar bagi kue ‘balas jasa’ politik melalui APBD?
“Harusnya jalan utama antar desa itu tidak dibangun atau diperbaiki melalui paket juksung (penunjukan langsung). Karena juksung nilai proyeknya hanya di bawah Rp 200 juta. Kenapa tidak dianggarkan lewat paket lelang? Kecuali untuk perbaikan atau peningkatan jalan lingkungan, boleh lah lewat paket juksung,” kata pemerhati kebijakan publik di Karawang Nace Permana, Jum’at siang (23/5/2025).
Dia sulit memahami dengan mengecor jalan hanya sejauh 77 meter dari panjang jalan 3 kilometer masih jadi kebijakan pemerintahan sekarang di Pemkab Karawang. Rakyat pengguna jalan tersebut tidak akan menikmati utuh dari perbaikan itu atau istilah bahasa Sunda yang dikutif Nace, ini proyek ‘Gantung Areuyeun’.
“Daripada menghamburkan anggaran karena tidak memberikan manfaat penuh terhadap masyarakat, mending diarahkan ke perbaikan jaling (jalan lingkungan). Ini kalau Pemkab Karawang belum punya kemampuan menganggarkan penuh atau minimal setengah dari panjang jalan tersebut dengan proyek lelang,” seru Nace.
Sebenarnya, diketahui Nace, kas daerah yang dimiliki Karawang sebagai kota industri sudah cukup memungkinkan buat fokus menyelesaikan perbaikan jalan-jalan utama antar desa maupun antar kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya. Hanya tinggal political will bupati maupun wakil bupati sebagai pimpinan di daerah ini jika serius membangun Karawang.
“Saya yakin proyek-proyek juksung perbaikan jalan bukan hanya di sini. Pasti banyak di titik lainnya. Baik yang berasal dari pokir dewan (anggota DPRD) maupun dari eksekutif sendiri. Kalau selalu terus begini, kapan pembangunan di Karawang bisa selesai? Jangan-jangan ini diduga sekadar bagi-bagi kue APBD sebagai balas jasa politik?” tanya Nace.
Menurutnya, apabila dugaannya itu betul, ini bisa berpotensi terhadap pelanggaran pengaturan keuangan daerah. Wanti-wanti dia, perbaikan jalan utama antar desa jangan sampai sebatas proyek kamuflase.
“Duit APBD digelontorkan tapi tidak memberi manfaat penuh terhadap pemakai jalan buat apa? Dalam pengelolaan keuangan daerah, hal-hal tersebut juga ada aturannya. Tidak serta merta bisa dilakukan juksung,” sebut Nace lagi.
Berdasar data yang diperoleh TAKtik, proyek juksung peningkatan jalan cukup banyak di desa-desa lainnya. Mayoritas dengan pagu anggaran Rp 190 juta selain ada pula yang Rp 145 juta. Di antaranya, seperti perbaikan jalan di Leuwisisir, Desa Mekarmulya, Kecamatan Telukjambe Barat hanya dianggarkan Rp 190 juta. Sedangkan panjang jalannya sekitar 4 kilometer.
“Ya memang sangat jauh dari cukup untuk perbaikan keseluruhan mah. Masih banyak titik kerusakannya. Makanya di desa kami pakai aspal, mungkin sedikit lebih panjang bila pakai cor,” ungkap Kades Mekarmulya Dalim Rudyansah.
Ditanya mengenai hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang Rusman Kusnadi baru menjawab singkat. Dirinya harus mengecek dulu masuk program mana (jalan cor secuil itu). Maksudnya, apakah program pokir DPRD atau dari eksekutif? (tik)