KARAWANG, TAKtik – Jika rotasi atau mutasi pejabat di Pemkab Karawang lebih mendahulukan eselon II, itu bisa jadi pembinaan ASN di daerah ini gagal. Karena hingga kini masih ada 11 OPD dibiarkan tanpa memiliki kepala dinas yang definitif.
“Kekosongan yang dibiarkan itu membuktikan bahwa jumlah personil pejabat eselon II atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Karawang terbatas. Pertanyaannya, kenapa tidak melakukan seleksi dari pejabat eselon III untuk promosi jabatan?” tanya pemerhati politik Karawang Nana Kustara, Rabu pagi (4/6/2025).
Menurutnya, mekanisme jenjang karir setiap ASN saat ini seharusnya lebih mudah karena ada merit sistem yang telah diizinkan oleh Pemerintah Pusat untuk diberlakukan di Pemkab Karawang.
Sehingga bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian maupun sekda sebagai pembina ASN, sebut Nana, sudah punya acuan jelas bagaimana harus mengisi kekosongan pejabat eselon II yang definitf di 11 OPD itu.
“Kan sudah tahu di usia berapa tahun pensiunnya pejabat struktural. Dan berapa orang di antara mereka yang mendekati masa purna bhakti. Harusnya dipersiapkan sejak awal. Sekali lagi, kalau tidak ada yang memenuhi syarat, ini berarti pembinaan ASN-nya gagal,” tandas Nana.
Diingatkannya, jenjang karir di birokrasi pemerintahan jangan dikait-kaitkan dengan urusan politik. “Makanya kenapa ada merit sistem, ada talent pool. Komitmen yang kuat dari pemimpin pemerintahan dalam mengoptimalisasi pelayanan publik sangat dibutuhkan. Bukan sekadar mempertimbangkan loyalitas tanda kutif. Apalagi pilkada telah usai ko,” sentilnya.
Ia juga mempertanyakan peran legislator di DPRD Karawang yang tidak segera mengambil langkah politik dari fungsi kontrolingnya. Tidak sebatas ngomong di luar, tapi undang pihak terkait dari eksekutif untuk diingatkan. Diketahui Nana, kosongnya kursi kepala dinas yang definitif di 11 OPD sudah cukup lama dibiarkan. (tik)
