KARAWANG, TAKtik – Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin punya pandangan lain tentang rencana rotasi atau mutasi di lingkungan Pemkab Karawang dengan mendahulukan pejabat eselon II.
Ia masih mentolerir rencana dari kebijakan Bupati Aep Syaepuloh tersebut walau belum menyelesaikan PR terkait kosongnya kepala dinas atau badan yang definitif di 11 OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Di antara problem kita hari ini masih ada pejabat yang sudah naik eselon ternyata harus mengikuti dulu diklatpim. Istilahnya dukdik atau duduk dulu (menjabat) baru ikut pendidikan. Ke depan mesti dikduk,” kata Endang yang biasa akrab disapa HES, Rabu sore (4/6/2025).
Selain itu, ia menyebut, senioritas dengan junioritas di kalangan pejabat ASN di Pemkab Karawang masih ada gap terlalu jauh. Sehingga ketika kepala dinas atau badan mendekati masa pensiun, versi HES, sulit mempersiapkan calon pengganti.
“Contohnya di Dinas Kesehatan. Setahu saya yang telah lama duduk di DPRD Karawang kita masih kesulitan mendapatkan regenerasinya. Saya sepakat dari sekarang pembinaan ASN lebih diperhatikan, apalagi kita sudah menggunakan merit sistem,” urai HES yang disebut-sebut punya peran masuknya Bupati Aep ke Gerindra.
Dan ia yakin, rotasi pejabat eselon II yang direncanakan sejak awal Mei 2025 lalu bisa segera digelar di Juni ini. Selanjutnya bupati bersama tim Baperjakat (Badan Pertimbangan dan Jabatan) masuk ke tahap promosi jabatan bagi pejabat eselon III agar mereka bisa naik ke eselon II.
“Kalau itu sudah bisa dilakukan (promosi jabatan), maka PR kita untuk mengisi kekosongan kepala dinas atau badan yang definitif di 11 OPD tersebut terselesaikan. Bukan hanya itu, di kita juga banyak camat rangkap jabatan,” ujar HES.
Diharapkannya pula, penyegaran pejabat hasil rolling bisa makin efektif dalam menjalankan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029. Selain itu, para pejabat ini mampu cepat beradaptasi dengan dinamika perundang-undangan dan program pemerintah pusat dalam semangat efisiensi. (tik)
