BANDUNG, TAKtik – Dari gedung DPRD Jawa Barat, Fraksi PKS meminta agar penanganan banjir rutin tahunan Karangligar masuk sebagai isu strategis dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di era Gubernur Dedi Mulyadi.
Sikap politik Fraksi PKS tersebut mengemuka dalam pandangan umum fraksi atas Raperda RPJMD Pemprov Jabar 5 tahun ke depan yang dibacakan Budiwanto asal dapil Karawang-Purwakarta di rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa, 10 Juni 2025.
Fraksi ini mengingatkan gubernur dan jajarannya di eksekutif agar penanganan banjir Karangligar di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang harus lintas wilayah dan lintas kewenangan, serta bersifat jangka panjang.
“Ini harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat (apalagi banjir Karangligar terjadi sejak tahun 2007, terus terulang setiap tahun hingga sekarang),” tegas Budiwanto saat membacakan pandangan fraksinya itu.
Sebelumnya, PKS melalui Budiwanto sempat turun memperjuangkan keinginan warga terdampak banjir Karangligar pada tahun 2021 agar pemerintah pusat melalui BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum membuatkan pintu air di bibir Sungai Cidawolong yang bermuara ke Sungai Cibeet.
Mendampingi Komisi V DPR RI yang tahun 2021 itu diketuai Ahmad Syaikhu dari PKS turun langsung ke kampung banjir di Pangasinan, berdialog dengan warga terdampak banjir Karangligar. Turut dihadirkan pihak BBWS dan PJT II. Dan apa yang diinginkan warga baru akan terealisasi secara bertahap mulai tahun 2025.
Selain itu, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat kali ini menanyakan pula kebijakan gubernur dalam menangani banjir perkotaan di wilayah perbatasan administratif seperti di Pasir Koja, Kopo, Dayeuhkolot dan Gedebage. Menurutnya, wilayah-wilayah ini menjadi titik banjir kronis yang memerlukan solusi lintas kewenangan antara provinsi, kabupaten/kota, bahkan pemerintah pusat.
Hal lain selain isu kebencanaan, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa aspek penting yang berkaitan langsung dengan misi pembangunan daerah. Yakni, misi pertama Gubernur Jawa Barat yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia berkarakter dan unggul. Pertanyaan fraksi ini, sejauh mana peran pesantren dilibatkan dalam perwujudan misi tersebut.
Termasuk mempertanyakan keberlanjutan berbagai program unggulan dari gubernur sebelumnya, seperti Gerbang Desa, Patriot Desa, dan Rumah Kreatif BUMDes (RKB) untuk pesantren. Fraksi ini menilai program-program tersebut masih sangat relevan dan bermanfaat sehingga perlu dilanjutkan bahkan dikembangkan.
Menyinggung soal kemacetan di kawasan Bandung Raya, Fraksi PKS mempertanyakan, apakah solusi transportasi massal seperti MRT dan BRT telah tercantum dan direncanakan secara konkret dalam dokumen RPJMD 2025–2029? “Bandung Raya butuh transportasi publik yang terintegrasi dan modern,” tegasnya.
Bahkan mengenai wacana pemekaran kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, di mana jumlah penduduknya sudah sangat besar dengan luas wilayah cukup ekstrem, Fraksi PKS ingin mendengar pula sikap resmi Gubernur Dedi Mulyadi baik dari sisi kesiapan data, kajian maupun aspek legal formalnya. (rls/tik)
