KARAWANG, TAKtik – Di tengah pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2025 di Banggar DPRD Karawang, ternyata serapan belanja pada APBD Murni hingga semester pertama tahun ini masih rendah.
Itu terlihat dari data yang diperoleh TAKtik dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dari total alokasi belanja di atas Rp 6 trilyun baru terealisasi Rp 2,1 trilyun atau 35,03 persen. Sedangkan target pendapatan yang dipatok Rp 5,7 trilyun, sementara teralisasi 43,00 persen atau Rp 2,4 trilyun.
Adapun serapan belanja yang rendah itu justru ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengelola pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.
Yaitu, Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Berdasar data per 11 Juli 2025 tercatat OPD ini baru merealisasikan anggaran belanja 17,64 persen atau Rp 118 milyar lebih dari alokasi belanja yang dikelolanya sebesar Rp 669,2 milyar.
Posisi kedua dari bawah adalah Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman). Dari anggaran yang teralokasi di atas Rp 369 milyar, baru terbelanjakan Rp 80,4 milyar atau 21,81 persen.
Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Realisasi belanjanya baru 22,22 persen atau Rp 30,7 milyar dari yang dititipkan APBD Murni 2025 sebesar Rp 138,2 milyar.
Di atas DLHK di antara 5 besar OPD terendah dalam menyerap anggaran belanjanya adalah Dinkop UKM (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah). Dari alokasi anggaran yang dikelolanya, baru terserap Rp 6,1 milyar dari Rp 27,1 milyar atau 22,76 persen.
Satu lagi yang masih rendah merealisasikan belanja yaitu Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik). Angka yang terealisasi baru Rp 8,6 milyar atau 28,72 persen dari Rp 30,1 milyar.
Sedangkan yang masuk 5 besar belanja tertinggi ada di Inspektorat, Satpol PP dan Linmas (Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat), Disduk Catpil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) serta Dinkes (Dinas Kesehatan).
Inspektorat mampu merealisasikan 52,69 persen atau Rp 18,7 milyar dari Rp 35,5 milyar. Satpol PP dan Linmas 49,82 persen atau Rp 24,3 milyar dari Rp 48,8 milyar. Disdukcatpil 46,07 persen atau Rp 13,2 milyar dari Rp 28,9 milyar. Disparbud 44,51 persen atau Rp 13,1 milyar dari Rp 29,6 milyar. Dan Dinkes 43,13 persen atau Rp 492 milyar lebih dari Rp 1,1 trilyun.
Seperti terungkap dalam mengajukan KUA-PPAS Perubahan Anggaran 2025 di rapat paripurna DPRD Karawang ,30 Juni lalu, bahwa eksekutif di daerah ini mengusulkan penambahan alokasi belanja sebesar Rp 294,3 milyar atau 4,87 persen dari APBD Murni 2025. Sehingga total belanja selama tahun anggaran sekarang mencapai Rp 6,3 trilyun. (tik)
