KARAWANG, TAKtik – Plt. Kepala Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Karawang Asep Hazar menyatakan bahwa realisasi belanja untuk proyek fisik yang dikelola dinasnya sudah di atas 30 persen.
Hal itu dijelaskannya menanggapi data realisasi serapan anggaran beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang rendah per 11 Juli 2025, termasuk Dinas PRKP, dari data BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang dikutif TAKtik, 14 Juli 2025.
“Sebenarnya kalau proyek fisik di data kami di Dinas PRKP hingga Senin, 14 Juli 2025, sudah di atas 30 persen. Kenapa berbeda dengan data di BPKAD? Karena data realisasi belanja yang terekap di BPKAD itu berdasar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke para pelaksana pekerjaan proyek,” ujar Asep Hazar, Rabu sore (16/7/2025).
Sedangkan yang belum SP2D, jelas Asep Hazar, pekerjaan di lapangan sedang dilaksanakan, termasuk proyek-proyek yang masih proses lelang. Ia menyebut misal lelang proyek pengadaan rumah relokasi korban abrasi di Cemarajaya dengan pagu Rp 4 milyaran.
“Lelangnya dua kali gagal karena tidak ada pemenang. Terpaksa harus diulang kembali. Otomatis proyeknya belum bisa digarap. Nah data ini belum masuk ke rekap realisasi belanja di BPKAD. Bahkan proyek penunjukan langsung pun seperti pengadaan rutilahu (rumah tinggal layak huni), itu pun sama masih dalam pengerjaan,” jelas Asep Hazar yang sempat duduk memimpin BPKAD.
Ia yakin, anggaran yang dikelolanya di Dinas PRKP pada APBD murni 2025 lebih dari Rp 369 milyar bisa terealisasi sesuai target pekerjaan dan on the track. Berdasar data realisasi serapan anggaran dari BPKAD itu, Dinas PRKP baru tercapai Rp 80,4 milyar atau 21,81 persen.
Bagaimana dengan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)? Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu siang, 16 Juli 2025, Kepala Dinasnya, Rusman Kusnadi, hingga saat ini belum merespon. Dinas ini, data realisasi serapan anggarannya dinyatakan baru 17,64 persen atau Rp 118 milyar lebih dari Rp 669,2 milyar. (tik)
