KARAWANG, TAKtik – Usai membuat pernyataan terbuka tentang perlunya kekuatan penyeimbang dari civil sociaty dalam mengontrol kebijakan pemerintahan Aep-Maslani, Ricky Mulyana alias Joya lanjut tancap gas mengkritisi statemen orang nomor satu di Kabupaten Karawang ini.
Dalam rilisnya yang diterima TAKtik, Selasa siang, 22 Juli 2025, Joya atas nama Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC) berani menuding Bupati Aep arogan jika benar akan memecat kepala sekolah atau guru yang kedapatan menjual LKS (Lembar Kerja Siswa) dan seragam sekolah seperti dikutif beberapa media online maupun cetak.
“Yang jadi pertanyaan, apakah benar ada aturan atau dasar hukum yang eksplisit melarang guru atau kepala sekolah dalam konteks LKS ini? Jangan sampai permasalahan yang muncul justru akibat dari kebijakan yang tidak konsisten atau bahkan pelanggaran terhadap janji politik bupati sendiri,” tulis Joya dalam rilisnya tersebut.
Selain itu, diingatkan Joya, pihaknya di KBC meminta bukti sejauhmana keseriusan bupati memberikan subsidi terhadap pengadaan LKS dan seragam sekolah pada APBD Karawang tahun anggaran 2025, termasuk di rencana perubahan anggaran tahun ini yang sedang dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD.
“Ketika ancaman untuk mencopot kepala sekolah itu digulirkan bupati, mestinya harus diimbangi dengan kesiapan memberikan alokasi anggaran buat penyediaan LKS maupun seragam sekolah seperti janji politiknya saat masa kampanye di Pilkada 2024. Lantas, sudah adakah ketersediaan subsidi itu?” tanya balik Joya.
Yang dibutuhkan saat ini, sambung Joya, bukan retorika keras atau ancaman pencopotan. Tapi bagaimana bupati mengambil kebijakan solutif dengan membuktikan kepada masyarakat bahwa Pemkab Karawang hadir menyediakan LKS secara terpusat sebagai bagian dari program prioritas pendidikan.
“Itu baru solusi konkret. Bukan malah menciptakan ketakutan. Di sini Bupati Aep harus tampil sebagai pemimpin yang lebih egaliter, mendengar suara rakyat, memprioritaskan gagasan ketimbang pendekatan koersif,” seru Joya.
Menurutnya pula, pendidikan tidak bisa diurus dengan sikap otoriter, namun dengan dialog, empati serta kepastian kebijakan. “Kami di KBC menginginkan Karawang punya pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan memenuhi janjinya,” pungkasnya.(rls/tik)