KARAWANG, TAKtik – Ke depan harus sinkron antara desakan dari bawah dengan realitas keputusan (politik). Karena manajemen yang tepat itu harusnya begitu.
Demikian dikatakan Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Adin Jaelani Sopian tak lama setelah dirinya ditetapkan memimpin partai ini oleh DPP PKS, Kamis siang, 14 Agustus 2025.
Diamininya, keputusan politik, terutama menjelang pilkada, ada hal yang harus dikoreksinya agar ke depan tidak lagi mengenyahkan aspirasi kader dari bawah. Tidak dipungkirinya, selama ini PKS gagal mengusung kadernya maju di Pilkada Karawang.
“Ya kalau misalkan usulannya banyak A, kemudian keputusan menjadi B, berarti tidak mendengar keputusan yang banyak A itu. Apalagi sekarang di struktural adalah anak-anak muda yang antara ucapan dan perbuatan mesti selaras,” ungkap Adin.
Maka itu, sambung Adin, kebijakan-kebijakan di masa bakti kepengurusan sebelumnya akan dievaluasi. Namun hal-hal baik tetap dilanjutkan. Semua dirumuskan bersama seluruh Pimpinan DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah) Kabupaten Karawang Karena di PKS itu, sebut Adin, keputusan politiknya kolektif kolegial.
Bagaimana dengan posisi PKS yang menjadi bagian dari koalisi pengusung Aep-Maslani di Pilkada 2024? Adin nyatakan, kali ini lebih obyektif. “Sinergi dan kolaborasi itu bisa di dalam, bisa di luar. Pada hakekatnya PKS begitu. Walau pun kita harus berseberangan,” ujarnya.
Namun dipertegasnya, kritik konstruktif yang sehat dan mempertimbangkan maslahat mana yang lebih banyak adalah kunci dari posisi PKS sekarang ke depan, khususnya di Karawang. Adin akui pula, partainya tidak boleh lagi gagal mengusung kader sendiri di pilkada.
“Pemilu, pilkada memang masih jauh. Tapi dari sekarang kaderisasi, militansi sosial PKS di masyarakat harus makin diperkuat. Posisi tawar PKS dalam menghadapi kontestasi politik juga mesti lebih tinggi. Maka roadmap kita akan setup dalam waktu dekat untuk 5 tahun ke depan,” tandas Adin.
Dalam kepengurusan DPD PKS Kabupaten Karawang masa bakti 2025-2030 Adin didampingi Budi Darmanto sebagai sekretarisnya. Di struktur kepengurusan PKS, DPD pun ada di dalam wadah DPTD.
Yaitu, di atas DPD terdapat Ketua DED (Dewan Etik Daerah) yang diamanahkan kepada Ubaydillah dengan sekretarisnya Fahrizal Umri. Di atasnya lagi ada Ketua MPD (Majelis Pertimbangan Daerah) yang dipercayakan ke Avondtarozqia, dan sekretarisnya Nurul Hidayati.
Untuk kader-kader senior, Adin nyatakan selalu dilibatkan. “Di PKS itu ada dua fungsi. Fungsi struktural dan fungsi fungsional. Yang difungsional adalah yang tidak tercatat di struktur kepengurusan. Mereka tetap wajib memberikan kontribusi,” urainya.
Lalu, di mana posisi Budiwanto usai menjalankan amanah di kursi Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang? “Belum ada info. Mungkin nanti baru tahu setelah Muswil PKS yang rencananya digelar 24 Agustus 2025,” jelas kader fungsional PKS Nanda Suhanda. (tik)
