KARAWANG, TAKtik – Paska aksi rakyat di Jakarta dan beberapa daerah lain, termasuk di Jawa Barat tanpa terkecuali Karawang, akhirnya para anggota legislatif dari semua fraksi di DPRD Karawang turut memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi aspirasi rakyat tersebut.
Para legislator daerah ini ikut mengutuk dan mengecam dinaikannya gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPR RI, termasuk pajaknya yang ditanggung APBN. Mereka sepakat bahwa keputusan itu harus dibatalkan karena di tengah kondisi jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan.
Pernyataan sikap politik yang disampaikan para Pimpinan DPRD Karawang bersama para ketua fraksi-fraksi dalam konferensi pers, Rabu siang, 3 September 2025, turut pula dengan tegas menolak segala bentuk perampasan aset rakyat hingga kenaikan pajak yang menambah beban rakyat.
Para legilaslator Karawang merekomendasikan agar Kementerian ATR/BPN atas nama Negara wajib mempertahankan serta mengakui sertifikat kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat. Terhadap Kementerian Keuangan, DPRD Karawang meminta agar mengkaji ulang besaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, DPRD Karawang pun merekomendasikan Kementerian ESDM harus menghentikan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dan destinasi alam serta menutup tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Menyikapi dugaan pelanggaran HAM yang menjadi sorotan publik di tengah aksi unjuk rasa hingga tewasnya Affan Kurniawan di Jakarta, DPRD Karawang mengamini agar penanganan dari proses hukumnya dilakukan secara adil, transparan dan tuntas.
Hal lainnya, DPRD Karawang sepakat dicabut atau dibatalkannya seluruh Paratutan Perundang-undangan yang pro-oligarki dan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebaliknya, DPRD Karawang meminta pemerintah menjamin ketersediaan lapangan kerja yang layak, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan yang merata berikut program jaminan sosial yang adil bagi seluruh rakyat. (ktr/tik)
