KARAWANG, TAKtik – Mantan Bupati Karawang Dadang S. Muchtar menilai bahwa apa yang dikatakan Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM di peringatan HUT Kabupaten Karawang ke-392 kemarin banyak ungkapan sindiran.
“Sindiran itu utamanya ditujukan kepada bupati atau kalangan pengelola pemerintahan di sini agar sama-sama memahami karakter Karawang. Bagaimana menjaga keindahan, ketertiban dan kebersihan selain mengingatkan bagaimana pemimpin yang adil serta merakyat,” kata Dadang Muchtar, Senin siang (15/9/2025).
Yang disebut KDM sebagai Bupati Legen, Dadang Muchtar juga menilai, dicopotnya semboyan Interasih (Indah, Tertib, Aman, Bersih) oleh pemerintahan sekarang di bawah duet kepemimpinan Aep Syaepuloh-Maslani bisa jadi mereka sulit untuk memelihara dan membangun nilai positif itu di Karawang.
“Interasih itu semboyan menciptakan budaya kita di Karawang agar menyukai keindahan, ketertiban, rasa aman serta menciptakan lingkungan yang bersih. Semboyan itu memang lahir di era Bupati Sumarno Suradi. Kenapa di era saya pun tidak diubah, justru karena hal positif. Tidak berbenturan dengan visi-misi,” tandas Dadang Muchtar.
Terbukti, sambungnya, apa yang disentil KDM mengenai rumput atau ilalang yang tumbuh liar di Jalan Interchange Karawang Barat sebagai gerbang dari muka daerah lumbung padi, sebut Dadang Muchtar, adalah bagian di antara fakta kurang pedulinya pemerintahan Karawang terhadap keindahan dan kebersihan.
“Apalagi kata gubernur, di sana ada potret disparitas sosial yang dibiarkan terlihat publik pengguna jalan. Satu hal lagi yang menjadi pertanyaan saya, Bupati Aep menyebut luas area pertanian teknis kita di atas 100 ribu hektar. Itu data dari mana? Jaman saya pun hanya ada 92 ribu hektar ko. Apalagi sekarang sudah banyak sawah teknis kita berubah fungsi jadi bangunan properti,” heran Dadang Muchtar.
Hal lainnya dinyatakan bupati periode 1996-2000 dan 2005-2010, asuransi pertanian sebenarnya sudah ada sejak di era dirinya hingga ke era Cellica Nurrachadiana. Bahkan kala itu terdapat pula Kredit Usaha Tani dan lain sebagainya.
Terpenting dari itu, diingatkan Dadang Muchtar, memelihara dan mempertahankan identitas lumbung padi, apalagi program pemerintah pusat mengamanatkan ketahanan pangan, Pemkab Karawang mampu memberikan jaminan ketersediaan air, subsidi pupuk hingga stabilitas harga gabah.
“Bagaimana petani mau nyaman jika jaringan pengairannya saja dipenuhi eceng gondok, bahkan tidak sedikit yang rusak. Bangun komunikasi dengan instansi terkait seperti PJT II atau BBWS. Kata gubernur juga jangan lagi ada ego sektoral sepanjang demi kepentingan rakyat,” tandas Dadang Muchtar.
Hal wajib yang harus ditangani pemerintah daerah, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan, menurut Dadang Muchtar, semua itu mesti ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.
“Makanya dulu saya concern bangun jalan, perbaiki jaringan pengairan sawah, prototype sekolah hingga Kantor Desa. Cara mengatur rasio anggarannya, minimal 1 : 3. Artinya, 1 untuk dukungan administrasi, 3 untuk pembangunan,” pungkas Dadang Muchtar. (tik)
