KARAWANG, TAKtik – Dari target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Karawang Rp 1,7 trilyun di Tahun Anggaran 2025, capaiannya hingga triwulan ke-III baru 76,45 persen. Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 84,63 persen.
Data tersebut terungkap dari rilis BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Karawang yang diterima TAKtik, Jum’at sore, 3 Oktober 2025. Disebutkan bahwa salah satu penyebab antara lain adanya kebijakan pemerintah terkait diskon tarif listrik.
Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap rendahnya realisasi PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) listrik, selain adanya kebijakan tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) nol persen untuk rumah bersubsidi khusus bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Termasuk rendahnya jumlah transaksi jual beli atau pemindahtanganan tanah dan bangunan di masyarakat saat ini.
Tidak hanya sektor PAD, pendapatan daerah dari sumber lainnya, data yang dirilis BPKAD ini menunjukan angka lebih kecil dibanding di triwulan III pada tahun anggaran 2024. Kala itu sampai membukukan angka 74,53 persen. Sementara di triwulan III tahun ini hanya baru 70,16 persen.
Seperti pendapatan daerah yang bersumber dari transfer, ini pun baru masuk 66,71 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang berhasil membukukan angka 71,65 persen.
Berbeda dengan realisasi pendapatan, dikemukakan oleh Kepala BPKAD Eka Sanatha, realisasi belanja berbanding terbalik. Kas daerah yang sudah digelontorkan malah sampai 58,86 persen. Angka ini, sebutnya, lebih tinggi dari triwulan III tahun 2024 yang hanya 54,75 persen.
Realisasi belanja ini yang diurut berdasar per SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kutif Eka, Badan Kesbangpol yang di antara tugasnya menyalurkan uang hibah untuk parpol pemilik kursi di DPRD paling tinggi. Yakni, mencapai realisasi belanja hingga 79,23 persen.
Di bawahnya, BPKAD 70,23 persen, Satpol.PP 67,99 persen, Inspektorat 67,29 persen dan Dinas Kesehatan 66,71 persen. Lalu, bagaimana dengan Dinas PUPR, Dinas PRKP, Disdikpora maupun Dinkes yang banyak dibutuhkan publik?
“Beberapa kegiatan infrastruktur strategis seperti pembangunan jalan, rehab atau pembangunan ruang kelas dan pembangunan rulahu sebagian besar sudah berjalan dan tinggal menunggu proses penyelesaian dan pembayaran,” jelas Eka.
Mengenai proses pengadaan atau lelang beberapa kegiatan infrastruktur yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2025 dengan biaya yang cukup besar, kata Eka, sebagian telah dilaksanakan.
Menghadapi beban belanja di tengah target pendapatan yang belum seimbang, apalagi kondisi perekonomian yang kurang stabil, Eka meyakini bahwa Pemkab Karawang optimis bisa mengatasinya. Bahkan target dari amanat APBD hingga akhir Tahun Anggaran 2025 bisa diselesaikan. (rls/tik)
