KARAWANG, TAKtik – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang meminta kepada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) melalui Sekda agar di antara penilaian kinerja ASN, terutama Kepala OPD adalah keberhasilannya dalam merealisasikan belanja selain PAD atau Pendapatan Asli Daerah.
“Klaim Kepala OPD yang sudah menyerap belanja antara 65 sampai 75 persen di triwulan ketiga tahun ini, itu baru klaim penyelesaian fisik. Tapi penyelesaian secara administrasi belum sampai di angka itu. Yang kami pertanyakan, apa sebenarnya kendala mereka (OPD). Jawaban mereka akan mengevaluasi ini jelang pembahasan RAPBD 2026,” ungkap Anggota Banggar DPRD Karawang dari Fraksi PDIP Natala Sumedha, Selasa siang (21/10/2025).
Dikemukakannya pula, hasil rapat evaluasi penyerapan belanja dan capaian PAD di triwulan ketiga bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) pada Senin kemarin, 20 Oktober 2025, Natala atas nama fraksinya mengusulkan agar ASN di OPD yang lamban dalam merealisasikan anggaran pembangunannya dikenai punishment (sanksi) itu. Yakni, tidak diproses kenaikan pangkatnya maupun dipotong TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
Selain itu, sambung Natala, Banggar komitmen tidak akan menyetujui usulan kebutuhan anggaran OPD bersangkutan di luar kemampuannya dalam menyerap belanja pada tahun anggaran sekarang untuk alokasi di APBD 2026. “Mereka sudah diingatkan, kami akan cek lagi bagaimana nanti serapan anggaran per OPD di akhir tahun. Kita tinggal punya waktu efektif tinggal dua bulan ke depan,” tegasnya mewanti-wanti.
Mengenai realisasi dari capaian target PAD hingga di triwulan yang sama, Natala belum berani menyatakan optimismenya kendati tidak pula mengatakan pesimis. Ia hanya mengajak TAKtik untuk melihat kondisi hari ini dengan realisasi memasuki triwulan keempat atau selama APBD Perubahan 2025 berjalan sampai akhir Desember.
“Minggu depan kita akan mendengarkan pidato bupati tentang RAPBD 2026. Nanti di Banggar kami cek ulang semua (hasil penyerapan anggaran setiap OPD). Data versi eksekutif, realisasi pendapatan per September 2025 katanya sudah mendekati 70 persen. Dan sampai tanggal 20 Oktober kemarin, katanya pula telah masuk 80 persen,” beber Natala.
Sebelumnya, data yang dilansir BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Karawang yang diterima TAKtik mengungkap bahwa realisasi belanja di triwulan III tahun ini di angka 58,86 persen. Angka ini, katanya lebih tinggi dibanding di triwulan yang sama tahun 2024. Waktu itu hanya 54,75 persen.
Namun capaian PAD dari target Rp 1,7 trilyun di tahun anggaran 2025, data di triwulan III baru menyentuh angka 76,45 persen. Diakui Kepala BPKAD Eka Sanatha, capaian PAD kali ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 84,63 persen. Sedangkan target yang dipatok untuk tahun anggaran 2026, berdasar KUA-PPAS 2026 sampai ke nominal Rp 2,2 trilyun. (tik)
