KARAWANG, TAKtik – Menanggapi temua BPK terkait hasil pengerjaan cor jalan yang kurang volume, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Karawang Rusman Kusnadi mengakui, hal ini sering terulang hampir setiap tahun anggaran berjalan.
“Yang namanya kerjaan kita juga bingung ya. Pasti aya wae ‘temuan’ mah (pasti ada saja temuan). Tapi kan yang tidak ada temuan juga jauh lebih banyak dan itu tidak terekspose,” ujar Rusman kepada TAKtik di sela-sela menghadiri rapat paripurna di DPRD Karawang, Senin siang (27/10/2025).
Lalu, sejauhmana peran pengawas dalam setiap pengerjaan proyek APBD tersebut di lapangan? Jawab Rusman, pengawas itu pasti ada. Namun dengan banyaknya kegiatan di titik yang berbeda dengan jarak berjauhan, sebutnya, tidak setiap saat pengawas stand bye di lokasi proyek yang sedang dikerjakan.
“Sebenarnya sebelum pengecoran (jalan) kita (kami) melakukan opname atau langsung cek dulu. Tapi ya itu tadi, tetap saja kurang (volume) mah ada. Misalnya kekebalan cor harusnya 20 cm, ternyata ada yang 19 cm atau 19,5 cm. Yang lebih pun ada. Cuma itu tidak dihitung oleh BPK. Namanya hasil pekerjaan gak bisa full 100 persen. Artinya, bukan berarti niat untuk itu. Tapi kan Human eror ada saja,” papar Rusman.
Menurutnya pula, secara teknis dari hasil pekerjaan masih dalam batas toleransi. Walau pun secara pembayaran (berdasar volume yang kurang), Rusman amini, memang harus dikembalikan ke kas daerah.
Untuk menghindari temuan BPK tersebut terus terulang, Rusman akui, pengawasan di lapangan memang perlu ditingkatkan. Ia juga mengaku tidak tahu jika hal ini dipicu oleh dugaan permainan tender atau lelang di Barjas, seperti disinyalir oleh Ricky Mulyana alias Joya dari Karawang Budgeting Control (KBC).
Menyikapi hal yang sama, Bupati Aep Syaepuloh mengatakan bahwa temuan BPK itu terjadi di semua daerah, bukan hanya di Karawang. Namun ia mengingatkan Dinas PUPR dan kontraktor pemenang tender agar jangan ‘nyuri-nyuri’ spek yang telah ditetapkan.
“Setiap ada temuan, ya memang itu kerugian (Negara) yang harus dibayarkan. Mengenai peran pengawas di lapangan, semua kegiatan pasti ada. Tapi kan tidak mungkin orang (pengawas) non stop 24 jam. Sekarang kita balik lagi sama pemborongnya, pakai hati nurani saja. Kalau ada yang menduga permainan di proses lelang, saya gak tahu tuh,” tutur bupati. (tik)
