KARAWANG, TAKtik – Dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang belum ada satu pun yang berani berbicara tentang rasionalitas penetapan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang direncanakan dipatok Rp 2,2 trilyun di APBD 2026.
Alasan mereka, masih harus menunggu hingga tuntasnya pembahasan mengenai hal ini dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berikut para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daera) di lingkungan Pemkab Karawang.
“Kita (kami) belum bisa memastikan (angka target PAD dan optimisme capaiannya) karena harus selesaikan rapat ini dulu, termasuk DBH (Dana Bagi Hasil) dari provinsi (Pemprov Jabar),” respon anggota Banggar Natala Sumedha atas pertanyaan TAKtik melalui pesan singkatnya di WhatsApp, Rabu (5/11/2025).
Walau belum mendapat penjelasan rinci dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) terkait realisasi PAD per 31 Oktober 2025, namun Natala mengamini data pembanding yang diperoleh TAKtik bahwa sampai akhir bulan kemarin itu PAD baru tercapai 77,61 persen. Sedangkan pada tahun 2024 di akhir bulan yang sama hingga 89,85 persen.
Sedangkan Pendi Anwar yang juga dari Banggar berpendapat, secara umum dirinya optimis target PAD tahun ini hingga akhir Desember 2025 bakal tercapai. Keyakinan Pendi didasari kesanggupan OPD penghasil pajak dan retribusi daerah dalam memenuhi capaian targetnya.
“Yang jadi persoalan adalah ketika dana transfer ke daerah (TKD) akan berkurang sekitar Rp 730 milyar. Ini sepertinya sulit ditutupi oleh PAD. Maka jalan satu-satunya seluruh OPD harus segera mengevaluasi belanja yang kurang bermanfaat untuk rakyat Karawang,” kata Pendi.
Sisi lain, sambung Pendi, OPD belum optimal melakukan efesiensi belanja. Bahkan serapan anggaran belanja langsungnya saja di hampir semua OPD, berdasar data per 31 Oktober 2025, masih di bawah 65 persen.
“Mereka, para pimpinan OPD, seolah tidak paham kondisi keuangan daerah yang sedang menurun. Ini memperlihatkan bahwa mereka (OPD) mengajukan kebutuhan anggaran selalu besar, sementara realisasi belanjanya lelet. Mestinya masuk Nopember minimal sudah 80 persen,” tandas Pendi. (tik)
