KARAWANG, TAKtik – Ada data yang diperoleh TAKtik bahwa realisasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor Perdesaan tak mencapai target, bahkan terus turun dari tahun 2022 hingga per 26 Oktober 2025.
Untuk memastikan kebenaran data tersebut, saat dikonfirmasi TAKtik sejak pekan kemarin, Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Karawang Sahali Kartawijaya baru menjawab akan melihat (membuka) data itu kembali.
Hingga kini Sahali pun belum memberikan penjelasan lebih lanjut dengan alasan kabid-nya sedang sakit dan Subbid-nya lagi mengikuti diklat. Data yang masuk ke TAKtik itu tertulis bahwa PBB Perdesaan tahun 2022 dari target Rp 117.612.805.066, terealisasi Rp.40.514.456.662 atau.34,4 persen.
Tahun 2023 yang ditarget Rp 119.625.462.682, terealisasi hanya Rp 38.737. 158.861 atau 32,4 persen. Begitu pula tahun 2024 dari target Rp 122.073.599.060 cuma tercapai Rp 36.281.597.112 atau 29,7 persen.
Sedangkan tahun ini hingga per 26 Oktober 2025 terealisasi Rp 34.024.766.546 atau 27,3 persen dari target Rp 124.405.002.735. Data ini diiyakan oleh anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Karawang Natala Sumedha, Rabu malam, 12 Nopember 2025.
Diamininya, ini bisa jadi imbas dari kenaikan tarif PBB paska Perbup Nomor : 973/Kep.502-Huk/2021.
“Di triwulan yang lalu Banggar minta tetap PBB yang ada, baik perkotaan maupun perdesaan, ditagih (piutangnya), termasuk semua piutang pajak daerah. Kan semua uang (PAD atau Pendapatan Asli Daerah) yang masuk akan digunakan untuk pembangunan, menutup kekurangan BPJS dan lain-lain,” ujar Natala.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC) Ricky Mulyana alias Joya berharap Bupati Aep Syaepuloh mengevaluasi perbup tersebut tanpa harus ‘lempar handuk’ dengan alasan bukan di era dirinya jadi bupati. Ini pun, katanya, kalau mau berpihak kepada rakyat yang kondisi ekonominya sedang tidak baik. (tik)
