KARAWANG, TAKtik – Jembatan Badami arah gerbang tol Karawang Barat dijanjikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM bakal dibangun tahun depan. Pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk ini sebesar Rp 80 milyar di APBD Jawa Barat 2026.
“Seharusnya memang itu oleh PU (Kementerian PUPR). Sekarang kita tangani aja sama pemprov. Termasuk jembatan yang menghubungkan Karawang-Subang yang tadinya mau rereongan dua pemda itu, kita juga siapkan bangun dengan anggaran sekitar Rp 20 milyar,” ungkap KDM saat usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Bupati Karawang, Kamis sore (13/11/2025).
Selain itu, kata KDM lagi, gerbang masuk ke Kabupaten Karawang di sepanjang jalur Interchange Karawang Barat mau diperbaiki dan ditata lebih rapih oleh pemprov. Dari hasil hitungan Pemkab Karawang, sebut KDM, kebutuhan anggarannya sekitar Rp 21 milyar.
Rencana ketiga proyek tersebut, KDM pertegas, adalah bagian di antara pembangunan infrastruktur yang ditangani langsung Pemprov Jabar karena bankeu (bantuan keuangan) kepada kabupaten/kota di provinsi ini tidak lagi berupa transfer dana.
‘Sekarang provinsi ke kabupaten/kota (bankeu) tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pekerjaan. Pengelolaannya oleh provinsi (pemprov),” ujar KDM dan ia meyakini SDM di pemprov-nya cukup untuk menangani semua proyek-proyek APBD Jabar yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Sedangkan menurut keterangan Sekda Asep Aang Rahmatullah, kesanggupan KDM itu setelah diingatkan (ditagih) Bupati Aep Syaepullah. “Kita teh sebenarnya sudah tiga kali mengajukan ini sejak pertama Pak Gubernur ke Karawang. Waktu itu beliu minta diusulkan. Tapi tidak masuk-masuk (di APBD Jabar). Maka tadi (di rakor) diingatkan lagi,” ungkapnya.
Munculnya kebutuhan anggaran buat membangun satu jalur lagi jembatan di Badami yang akses ke gerbang tol Karawang Barat mencapai Rp 80 milyar. Angka ini muncul, jelas Aang, adalah hasil DED (Detail Engineering Design) atau rancangan bangun rinci yang telah dibuat Pemkab Karawang.
Termasuk perbaikan jalan di sepanjang jalur Interchange Karawang Barat, utamanya di titik-titik yang bergelombang, urai Aang, sedianya akan ditangani pemkab di sini. Ia bersyukur akhirnya kini mau ditangani pemprov. “Sebelumnya, lajur kedua di jalan itu dibangun oleh kita (Pemkab Karawang),” urainya.
Terkait dengan kebijakan KDM bahwa bankeu kini berupa pekerjaan (proyek), Bupati Aep menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur yang memiliki otoritas (kewenangan). “Gak apa-apa. Kita kan sebagai penerima manfaat. Selama ini bankeu yang kita peroleh dari Pemprov Jabar hampir kurang lebih sekitar Rp 40 hingga Rp 60 milyar,” ujarnya. (tik)
