KARAWANG, TAKtik – Pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM bahwa ada uang untuk 100 unit rumah panggung Karangligar nganggur (tak terserap), dinilai blunder oleh anggota DPRD Jawa Barat Jenal Aripin.
“Duitnya waktu itu hanya untuk (membangun) 25 unit kali Rp 170 juta. Saya yang ngawal di anggaran (Banggar). Bahkan Kang Pipik (Pipik Taufik Ismail dari Fraksi PDIP DPRD Jabar) ikut lantang menagih janji KDM itu. Dipaksa minta ditambah lebih dari 25 unit saja gak mau. Katanya gak ada duitnya lagi,” ungkap Jenal, Minggu malam (23/11/2025).
Lajutnya, ia heran ketika KDM datang ke warga terdampak banjir Karangligar di Dusun Pangasinan, Jumat, 21 Nopember 2025, mengatakan bahwa uang buat membangun 100 unit rumah panggung di sini jadi nganggur. Padahal yang 25 unit itu, sebut Jenal dari Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi IV, atas permintaan Disperkim (Dinas Perumahan dan Permukiman) Jabar.
“Disperkim minta tidak boleh lebih dari jumlah itu (25 unit). Kenapa yang disalahkan yang di bawah? Katanya datanya cuma segitu? Kan aneh. Saya sangat menyayangkan pernyataan KDM yang tidak bijak. Malah membenturkan kondisi di bawah, terutama pemerintahan desa setempat dengan rakyatnya yang dianggap tidak mengajukan data ril di lapangan,” sesal Jenal.
Apa yang selama ini dilakukan KDM di Karawang, seperti halnya mengembalikan fungsi sungai, Jenal akui, sangat bagus. Hanya saja, menurutnya, pola yang digunakan tidak harus merusak tatanan pemerintahan. “Kan sampai ada kades overlap. Bupati setempat dilewati. Mestinya sama-sama saling menghargai. Etika pun lebih dikedepankan,” tandasnya mengingatkan.
Masih terkait data rumah panggung Karangligar yang diklaim KDM desa setempat hanya mengajukan 25 unit, Kades Karangligar Ersim membantah. “Sebenarnya yang kami ajukan 109 unit. Tapi oleh Disperkim hanya diminta 25 unit saja. Alasannya untuk percontohan dulu. Dan itu pun harus dalam satu blok. Makanya kami ajukan yang di Dusun Kampek. Datanya masih ada ko,” jelasnya. (tik)
